Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun, Majelis Hakim Tak Cabut Hak Politik

Reporter

Tersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2020. Wahyu menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Komisioner KPU atau Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, divonis pidana 6 tahun penjara serta denda sebesar Rp150 juta terkait tindak pidana korupsi. Kendati demikian, berdasarkan keputusan majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, hak politik Wahyu tak jadi dicabut.

"Mengadili, menyatakan terdakwa 1, Wahyu Setiawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primair dan korupsi sebagaimana dakwaan kumulatif kedua," kata Ketua Majelis Hakim Susanti Arsi Wibawani, saat membacakan vonis hukuman di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Antara, Jakarta, 24 Agustus 2020.

Hukuman tersebut dinilai lebih ringan dari tuntutan jaksa. Pasalnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya menuntut Wahyu dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut hukuman tambahan agar hak politik Wahyu dicabut selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Namun tuntutan tersebut tak diindahkan majelis hakim. Bahkan, kendati telah menerima suap, hak politik eks Komisioner KPU tersebut tidak jadi dicabut.

Hakim menyatakan Wahyu Setiawan terbukti menerima suap Rp 600 juta dari kader PDIP Saeful Bahri. Suap diberikan agar Wahyu mengusahakan KPU memilih caleg PDIP kala itu, Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat pergantian antarwaktu. Uang tersebut diterima melalui Tio.

Selain suap, jaksa menyatakan Wahyu Setiawan terbukti menerima gratifikasi sebanyak Rp 500 juta terkait seleksi anggota KPU Daerah Papua Barat periode 2020-2025. Uang diberikan melalui Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Rosa Muhammad Thamrin Payapo. Uang diduga diberikan agar Wahyu mengupayakan orang asli Papua terpilih menjadi anggota KPUD.

YEREMIAS A. SANTOSO | ANTARA






Hasto Kristiyanto Tuding Pemilu 2009 Banyak Kecurangan, Demokrat Singgung Harun Masiku

6 hari lalu

Hasto Kristiyanto Tuding Pemilu 2009 Banyak Kecurangan, Demokrat Singgung Harun Masiku

Hasto Kristiyanto diminta tak menyebarkan hoaks tanpa bukti yang jelas.


13 Terdakwa Dugaan Korupsi Lahan Tol Padang-Pekanbaru, Semua Divonis Bebas

30 hari lalu

13 Terdakwa Dugaan Korupsi Lahan Tol Padang-Pekanbaru, Semua Divonis Bebas

Majelis Hakim Tipikor PN Padang memvonis bebas 13 terdakwa dugaan kasus korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Padang-Pekanbaru.


Buron Paulus Tannos Diduga Berada di Singapura, Ini Upaya KPK

34 hari lalu

Buron Paulus Tannos Diduga Berada di Singapura, Ini Upaya KPK

KPK masih menunggu atutan turunan dalam upaya ekstradisi Paulus Tannos yang diduga berada di Singapura tersebut.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

45 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Eks Pejabat Bank DKI Cairkan Kredit Apartemen Pakai Data Palsu, Dihukum 4 Tahun Penjara

45 hari lalu

Eks Pejabat Bank DKI Cairkan Kredit Apartemen Pakai Data Palsu, Dihukum 4 Tahun Penjara

PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap dua eks kepala cabang Bank DKI yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.


Resmi Ditahan, Komisioner KPU Jawa Barat Titik Nurhayati Ditempatkan di Rutan Sukamiskin

48 hari lalu

Resmi Ditahan, Komisioner KPU Jawa Barat Titik Nurhayati Ditempatkan di Rutan Sukamiskin

Penahanan mantan Ketua KPU Depok Titik Nurhayati di rutan khusus koruptor tersebut dilakukan sejak hari ini.


Selain Mardani Maming, Inilah 5 Buronan KPK Termasuk Harun Masiku

57 hari lalu

Selain Mardani Maming, Inilah 5 Buronan KPK Termasuk Harun Masiku

KPK masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah besar, yaitu menangkap lima buronan yang hingga kini masih dalam pelarian.


Mardani H Maming Jadi Buronan KPK, PDIP Yakin Kadernya Akan Kooperatif

26 Juli 2022

Mardani H Maming Jadi Buronan KPK, PDIP Yakin Kadernya Akan Kooperatif

PDIP menyatakan tak akan mengintervensi KPK dalam penanganan kasus kadernya, Mardani H Maming.


Pengadilan Hong Kong Vonis Bui Nenek Wong karena Protes Pro-Demokrasi

13 Juli 2022

Pengadilan Hong Kong Vonis Bui Nenek Wong karena Protes Pro-Demokrasi

Alexandra Wong, 66 tahun, yang dikenal sebagai Nenek Wong, hadir secara teratur dalam protes tiga tahun lalu di Hong Kong


Vonis Bui 50 Tahun Wanita El Salvador Picu Amarah Kelompok Hak Aborsi

5 Juli 2022

Vonis Bui 50 Tahun Wanita El Salvador Picu Amarah Kelompok Hak Aborsi

El Salvador memiliki undang-undang paling keras di dunia menyangkut anti-aborsi