Pengacara Sebut Bareskrim Paksakan Status Tersangka Anita Kolopaking

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengacara Joko Tjandra, Anita Kolopaking melambaikan tangan saat akan meninggalkan gedung Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung usai menjalani pemeriksaan pada Senin, 27 Juli 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Pengacara Joko Tjandra, Anita Kolopaking melambaikan tangan saat akan meninggalkan gedung Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung usai menjalani pemeriksaan pada Senin, 27 Juli 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, JakartaTim Kuasa Hukum Anita Kolopaking menganggap Badan Reserse Kriminal Polri hanya terkesan memaksakan status tersangka kliennya hanya untuk memuaskan opini publik.

    “Seolah-olah kebenaran di mata publik adalah kebenaran hukum,” ujar Tito Hananta selaku salah satu Tim Kuasa Hukum Anita Kolopaking dalam rilis pada Senin, 24 Agustus 2020.

    Tito juga menganggap penggunaan pasal untuk menjerat Anita tak berdasar. Ia mengatakan Djoko Tjandra belum tercatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga tanggal 27 Juni 2020.

    Sebelum memperoleh status DPO, lanjutnya, menunjukkan Djoko masih bebas masuk ke Indonesia. Adapun penjemputan Djoko oleh Anita pada 6 Juni di Pontianak, kata dia, menandakan hal itu dilakukan di wilayah Indonesia.

    Memasuki tanggal 8 Juni, Anita mendampingi terpindana kasus Bank Bali ini ke Kelurahan Kelurahan Grogol Selatan untuk memperbarui Kartu Keterangan Penduduk. Selanjutnya, pergi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali yang terpublikasi secara online.

    “Hal ini jelas membuktikan tak terpenuhi unsur Pasal 223 KUHP yang disangkakan kepada Anita ,” kata Hananta.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.