TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengatakan tugas TNI tidak bisa hanya dibatasi mengurus pertahanan negara saja.
Dalam urusan tertentu, kata dia, TNI juga diperlukan untuk membantu mengurusi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada dasarnya merupakan tugas pokok Polri.
Baca Juga:
"Misalnya, dalam menangani Covid-19. Kalau TNI tidak terlibat, kami kewalahan. Penertiban pembagian bansos dari kota hingga desa-desa terpencil, itu tidak bisa kalau tidak dibantu TNI," ujar Mahfud dalam acara diskusi daring yang digelar lembaga survei SMRC, Ahad, 23 Agustus 2020.
Hal tersebut disampaikan Mahfud menanggapi hasil survei nasional teranyar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 12-15 Agustus 2020. Dalam sigi ini sekitar 74 persen warga setuju TNI secara khusus bertugas untuk menjaga keamanan nasional dari ancaman luar negeri dan dari dalam negeri dalam keadaan darurat keamanan yang dinyatakan oleh pemimpin negara.
Demikian pula mayoritas warga (57 persen) setuju TNI tidak boleh terlibat dalam masalah keamanan dan ketertiban apapun dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, sekitar 59 persen publik setuju bahwa semua urusan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum dalam masyarakat adalah tugas Polri.
"Sampai saat ini, tidak bisa secara hitam putih TNI sepenuhnya hanya mengurus pertahanan saja. TNI kan punya tugas operasi militer selain perang juga," ujar Mahfud Md.
