Istana Serius Tepis Isu Reshuffle, Pengamat: Bisa Jadi Infonya A1

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno (ketiga kiri) bersiap memimpin upacara pelantikan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 20 Mei 2020. Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai KSAL dan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo sebagai KSAU. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno (ketiga kiri) bersiap memimpin upacara pelantikan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 20 Mei 2020. Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai KSAL dan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo sebagai KSAU. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai sikap serius Istana menanggapi keterangan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane yang mengatakan akan ada 11 hingga 18 menteri yang akan kena reshuffle, bukan tanpa alasan. 

    Rilis Neta dibantah oleh Jubir Presiden Fadjroel Rachman, kemarin. Lalu ditegaskan kembali oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno hari ini.

    "Pertama, bisa saja Neta IPW dapat bocoran dari orang Istana. Jadi informasinya bisa saja A-1. Kedua, minggu lalu juga kan ada isu para menteri tak boleh keluar Jakarta hingga tanggal 22 Agustus kemarin," ujar Ujang saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 22 Agustus 2020.

    Menurut Ujang, informasi Neta bisa saja benar. Lalu, reshuffle dibatalkan presiden karena informasi sudah bocor. "Atau, kalau ada (reshuffle) pun, mungkin nanti," ujar Ujang.

    Namun menurut Ujang, reshuffle tetap harus dilakukan karena banyak kinerja para menteri yang jeblok dan tidak layak dipertahankan saat krisis ini.

    Tempo sebelumnya sempat mengonfirmasi kepada beberapa menteri ihwal larangan bepergian ke luar kota hingga 22 Agustus tersebut. Sebab, jika ada perintah agar para menteri stand by di Jakarta, bisa saja akan ada reshuffle.

    Namun, beberapa menteri ternyata masih kunjungan ke luar kota dan menepis ada perintah stand by. "Oh ya? Saya enggak pernah dengar (ada larangan keluar kota sampai 22 Agustus)," kata Menteri Sosial Juliari Batubara kepada Tempo, 18 Agustus lalu.

    Menpan-RB Tjahjo Kumolo juga berkata serupa. "Saya kok tidak tahu ada larangan tersebut. Saya TNI (Taat Nurut Instruksi) saja pada Bapak Presiden. Saya kan pembantu Presiden, kerja, kerja," ujar Tjahjo saat dihubungi terpisah.

    Ancaman reshuffle kabinet sebetulnya sudah dilontarkan Presiden Jokowi sejak Juni lalu. Saat itu, dalam rapat kabinet paripurna di Istana, 18 Juni 2020, Jokowi kesal karena menterinya dinilai tidak bekerja maksimal di tengah krisis pandemi Covid-19.

    Jokowi kemudian mengancam akan membubarkan lembaga atau mereshuffle kabinetnya jika diperlukan. "Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi dalam video yang diunggah pada di Youtube resmi Sekretariat Presiden pada 28 Juni lalu.

    Namun, hingga kini tak ada perombakan kabinet. "Kami semua terkejut dengan rilis yang mengatakan ada 18 menteri yang akan di-reshuffle. Itu tidak benar, karena hari-hari ini kami konsentrasi luar biasa untuk menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian," kata Mensesneg Pratikno lewat keterangan tertulis, Sabtu, 22 Agustus 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020, Peta Calon Kepala Daerah yang Terjangkit Covid-19

    Sejumlah kepada daerah terjangkit Covid-19 saat tahapan Pilkada 2020 berlangsung. Calon Bupati Berau bahkan meninggal akibat wabah virus corona.