TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Wibawa Satria mengatakan pemerintah kerap menggunakan kontraktor atau pihak ketiga untuk mengelola media sosial. Dia menilai fenomena ini terjadi karena lambannya organisasi pemerintah menyiapkan struktur dalam mengikuti perubahan digital.
“Meski internet masuk 1999 dan medsos 2007, di struktur pemerintah belum banyak yang memiliki tim medsos, sehingga ada kecenderungan lembaga pemerintah menggunakan pihak ketiga,” kata Hariqo dalam diskusi daring SmartFM, Sabtu, 22 Agustus 2020.
Hariqo mencontohkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Meski memiliki program Generasi Pariwisata Indonesia alias GenPI, tetapi anggaran untuk membayar influencer tergolong besar.
Indonesia Corruption Watch sebelumnya juga menyoroti biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar influencer. ICW menduga pemerintah menggelontorkan Rp 90,45 miliar untuk membayar influencer.
ICW mengumpulkan data itu melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau pada 14-18 Agustus 2020. “Kami tidak mengetahui, selain Rp 90 miliar itu, apa ada lagi anggaran lain yang digunakan untuk pihak ketiga,” kata Hariqo.
Dia mengatakan influencer atau pasukan siber yang direkrut pihak ketiga itu biasanya berada di luar struktur resmi organisasi pemerintah. Dia bilang menggunakan pihak ketiga untuk mengelola media sosial organisasi pemerintah atau kementerian sebenarnya berbahaya untuk keamanan data pemerintah. Sebab, terkadang pihak ketiga yang dikontrak itu tak memahami nilai dan prinsip demokrasi.
“Memang keberadaan tim media sosial belum umum, jadi banyak yang menggunakan jasa pihak ketiga dan pihak ketiga itu kadang tidak memahami nilai dari perusahaan dan tatanan demokrasi dan sebagainya,” kata dia.
