Web CISDI Diretas, Sejumlah Dokumen Penelitian Hilang

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • CISDI

    CISDI

    TEMPO.CO, Jakarta - Website resmi CISDI, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives mengalami peretasan, Jumat, 21 Agustus 2020. Setidaknya peretasan telah berlangsung selama 3 hari terakhir.

    "Kami kecewa dan marah terhadap penyerangan yang dilakukan pada situs CISDI sejak 3 hari lalu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Gatot Suarman Ilyas, Direktur Eksekutif CISDI, saat dikonfirmasi Tempo.

    Peretasan ini dilakukan secara bertubi-tubi dan mengakibatkan situs CISDI tidak dapat diakses mulai Jumat ini, pada pukul 13.00 WIB. Mereka mengatakan sejumlah dokumen yang diterbitkan pada situs CISDI hilang disebabkan peretasan.

    "Tim ICT kami melaporkan adanya penghapusan konten dan folder pada situs kami dengan intervensi pada server CISDI menggunakan teknik brute force," kata Gatot.

    Gatot mengatakan saat ini CISDI dibantu oleh teman-teman relawan untuk mempelajari dan mengaktivasi kembali situs mereka. Mereka pun terus berupaya mempublikasikan kembali konten dan dokumen yang telah dipublikasikan di sana.

    Gatot mengecam tindakan peretasan ini. Ia menyebut jika penyerangan ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan CISDI dalam memberikan masukan kepada pemerintah, maka ia menilai hal tersebut adalah upaya intimidasi dan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.

    "Melalui pernyataan ini, kami sampaikan bahwa CISDI akan tetap menjalankan fungsi sebagai masyarakat sipil yang berpihak pada kebijakan berbasis data yang mendukung kesehatan publik," kata dia.

    CISDI mengatakan sebagai organisasi, mereka akan terus menyuarakan kebijakan pemerintah yang lebih baik, berbasis data dan kebutuhan masyarakat untuk menjamin kesehatan masyarakat, penyelamatan nyawa manusia dan tenaga kesehatan, serta memastikan keutuhan sistem kesehatan nasional.

    Mereka meyakini partisipasi masyarakat sipil seharusnya dilihat sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

    "Sistem demokrasi Indonesia seharusnya mendukung dan melindungi kebebasan berpendapat tersebut," kata Gatot.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.