Promotor Disertasi Terawan Diangkat Jadi Anggota Konsil Kedokteran Indonesia

Prosesi pengambilan sumpah jabatan anggota Konsil Kedokteran Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2020. Foto/Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) periode 2020-2025, Bachtiar Murtala, mengaku diminta oleh Kementerian Kesehatan untuk mengikuti proses seleksi anggota KKI. Bachtiar merupakan promotor disertasi doktoral Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tentang metode 'cuci otak' untuk pengobatan stroke di Universitas Hasanuddin, Makassar.

"(Diminta) dari Kemenkes. Dari staf yang menghubungi saya dari Kementerian untuk memasukkan kelengkapan yang dibutuhkan," kata Bachtiar kepada Tempo, Jumat, 21 Agustus 2020. Bachtiar tak membantah saat ditanya apakah yang menghubunginya adalah staf Terawan. "Saya kira begitu," kata dia.

Disertasi Terawan tentang metode 'cuci otak', yang juga dia praktikkan, sempat menuai kontroversi. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun menjatuhkan sanksi etik kepada Terawan.

MKEK menilai ada empat prinsip dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilanggar Terawan. Pelanggaran itu ialah mengiklankan diri secara berlebihan, tak memenuhi panggilan Majelis sebanyak delapan kali, menarik bayaran dari tindakan yang belum terbukti secara medis, dan menjanjikan kesembuhan bagi pasien Intra Arterial Heparin Flushing (IAHF).

Dikutip dari Majalah Tempo edisi 30 November 2019, Bachtiar mengakui riset Terawan tak sepenuhnya sempurna. "Jika Anda tak setuju, silakan bikin penelitian lanjutan," kata Bachtiar ketika itu.

Kini, Bachtiar menjadi salah satu anggota KKI untuk periode 2020-2025. Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas dan kewenangan mengurus registrasi dokter serta merumuskan kurikulum untuk pendidikan kedokteran.

Pengangkatan anggota KKI ini pun menuai polemik. Tujuh organisasi dan asosiasi profesi kesehatan menyatakan nama-nama anggota KKI terpilih bukanlah yang sebelumnya mereka usulkan.

Merujuk Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004, anggota KKI diusulkan oleh Menteri kepada Presiden. Menteri dalam mengusulkan pun harus berdasarkan usulan dari organisasi/asosiasi profesi yang menjadi unsur KKI.

Ketua Umum Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Sri Hananto Seno, bahkan menyebut penunjukan anggota KKI didasarkan faktor kedekatan. "Rekrutmen tidak prosedural, main tunjuk kroni-kroninya yang mendukung," kata Seno kepada Tempo, Kamis, 20 Agustus 2020.

Pihak Kementerian Kesehatan belum menanggapi tudingan ini. Namun Bachtiar Murtala enggan berkomentar. Bachtiar mengatakan setelah terpilih ia dan anggota KKI lainnya kini berfokus menjalankan tugas mereka.

"Itu di luar ranah kami untuk menanggapi karena memang bukan tanggung jawab kami. Kami fokus melaksanakan kewajiban sesuai UU," kata Bachtiar.

Menurut Bachtiar, menjadi anggota KKI adalah bentuk pengabdiannya. Ia mengatakan kini tengah berproses untuk melepas jabatan dan statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana yang diatur undang-undang.

Hanya saja, Bachtiar menduga Kementerian Kesehatan menunjuk orang-orang yang dapat bekerja sama. Anggota KKI, kata dia, harus bisa bersinergi setidaknya dengan dua kementerian, yakni Kemenkes dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"KKI ini lembaga independen tetapi yang harus bisa solid dan harus bisa bekerja sama dengan baik paling tidak dengan dua kementerian itu," kata Bachtiar. "Saya kira Kementerian ini paling tidak sudah memikirkan bagaimana supaya urusan ini tentunya bisa jalan mulus."

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Kementerian Kesehatan Tetapkan 3 Lab UI Jadi Pusat Riset Vaksin

5 hari lalu

Kementerian Kesehatan Tetapkan 3 Lab UI Jadi Pusat Riset Vaksin

Kementerian Kesehatan meluncurkan laboratorium jejaring OIC CoE untuk mendukung tercapainya tujuan kemandirian produksi vaksin.


Warga Depok dan Tangerang yang Kontak Erat dengan Pasien Cacar Monyet Dinyatakan Sehat

13 hari lalu

Warga Depok dan Tangerang yang Kontak Erat dengan Pasien Cacar Monyet Dinyatakan Sehat

Tiga warga asal Kota Depok dan Tangerang sempat kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif cacar monyet pertama di Indonesia


Update Kasus Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Kemenkes: 7 Masih Pending

13 hari lalu

Update Kasus Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Kemenkes: 7 Masih Pending

Kementerian Kesehatan telah sejauh ini memeriksa 91 kasus dugaan hepatitis akut misterius pada anak di Indonesia.


Pasien Positif Cacar Monyet Sudah Sehat dan Beraktivitas Kembali

13 hari lalu

Pasien Positif Cacar Monyet Sudah Sehat dan Beraktivitas Kembali

Dia adalah satu-satunya pasien terkonfirmasi positif cacar monyet di Tanah Air hingga trennya di dunia yang kini menurun.


Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

14 hari lalu

Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

Dirjen WHO menyatakan sudah ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir.


Moeldoko Minta Dana Rp 705 Miliar untuk Faskes TNI Dicairkan: Kasihan Prajurit

16 hari lalu

Moeldoko Minta Dana Rp 705 Miliar untuk Faskes TNI Dicairkan: Kasihan Prajurit

Moeldoko menyatakan pencairan dana klaim kesehatan di fasilitas kesehatan milik TNI terhambat sehingga mengganggu operasional.


Kemenkes Kini Wajibkan Bayi Baru Lahir Tes Darah dari Tumit, untuk Apa?

28 hari lalu

Kemenkes Kini Wajibkan Bayi Baru Lahir Tes Darah dari Tumit, untuk Apa?

Satu dari 3000 bayi baru lahir di dunia diketahui menderita Hipotiroid Kongenital. 'Tiba-tiba' tumbuh cacat fisik dan retardasi mental.


Kemenkes Siapkan Aplikasi PeduliLindungi dalam 14 Bahasa untuk KTT G20

30 hari lalu

Kemenkes Siapkan Aplikasi PeduliLindungi dalam 14 Bahasa untuk KTT G20

Kemenkes ingin memastikan para tamu presidensi G20 mendapatkan pelayanan kesehatan yang berstandar paling maksimal.


Kemenkes: Digitalisasi Layanan Kesehatan Perlu Lintas Sektor

37 hari lalu

Kemenkes: Digitalisasi Layanan Kesehatan Perlu Lintas Sektor

Digitalisasi dalam layanan kesehatan adalah inisiatif yang dipimpin oleh pemerintah.


Menkes Sebut Vaksin Cacar Monyet Tidak Akan Diberikan ke Semua Orang

38 hari lalu

Menkes Sebut Vaksin Cacar Monyet Tidak Akan Diberikan ke Semua Orang

Menteri Kesehatan menyatakan virus cacar monyet lebih sulit menyebar sehingga tak semua orang harus mendapatkan vaksinasi.