Minggu, 20 September 2020

Banyak Libatkan Influencer, Pemerintahan Jokowi Dinilai Tak Pede Program Sendiri

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi mengenakan baju adat Sasak saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA

    Presiden Jokowi mengenakan baju adat Sasak saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi nampak tak percaya diri dengan program-program yang mereka buat sendiri. Hal ini, menurut Egi, nampak dari banyaknya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk influencer.

    "Nampak Jokowi tak percaya diri dengan program-programnya sehingga perlu menggelontorkan dana untuk influencer," ujar Egi dalam diskusi pada Kamis, 20 Agustus 2020.

    Dari data yang dihimpun ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital adalah Rp 1,29 triliun sejak 2014. Khusus untuk influencer saja disebut mencapai Rp 90,45 miliar selama enam tahun terakhir.

    Kenaikan signifikan anggaran aktivitas digital pemerintah pusat terjadi dari 2016 ke 2017. Pada 2016, anggaran untuk aktivitas digital hanya Rp 606 juta untuk 1 paket pengadaan saja. Namun pada 2017, angka paketnya melonjak menjadi 24 dengan total anggaran Rp 535,9 miliar.

    "Karena kami tak lihat dokumen anggaran, dan LPSE itu terbatas, maka tak menutup kemungkinan ini secara jumlah sebenarnya lebih besar. Bisa jadi lebih besar dari Rp 1,29 triliun, apalagi jika ditambah pemerintah daerah," kata Egi.

    Dari data tersebut, Egi mengatakan instansi yang paling banyak melakukan aktivitas digital adalah Kementerian Pariwisata dengan pengadaan 44 paket, disusul Kementerian Keuangan dengan 17 paket, lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 14 paket.

    Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan keberadaan influencer ini berbahaya mencederai demokrasi jika terus dibiarkan. Banyak di antara mereka bersuara karena pesanan saja. Hal ini, kata dia, tak ada bedanya dengan iklan. Namun dengan tingkat transparansi yang lebih tak jelas.

    "Yang masalah dengan influencer, publik tak bisa membedakan mana yang pendapat pribadi mana yang sendiri karena iklan. Mungkin beberapa orang bisa mengira-ngira, tapi kebanyakan tidak," kata Asfinawati.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    8 Tips Aman Mempercepat Datang Bulan

    Datang bulan yang terjadi bagi sebagian wanita dapat mengganggu aktivitas mereka. Tak sedikit yang menempuh sejumlah cara untuk mempercepat haid.