Polemik Helikopter Firli, Dewan Pengawas KPK Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Etik

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Satu dari tiga foto menunjukkan kegiatan Ketua KPK, Firli Bahuri, menumpangi helikopter berkode PK-JTO, turut dilampirkan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia yang dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020. Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia kembali mengadukan Ketua KPK, Firli Bahuri, ke Dewas KPK terkait pelanggaran kode etik karena bergaya hidup mewah dengan naik helikopteruntuk kepentingan pribadi. TEMPO/Imam Sukamto

    Satu dari tiga foto menunjukkan kegiatan Ketua KPK, Firli Bahuri, menumpangi helikopter berkode PK-JTO, turut dilampirkan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia yang dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020. Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia kembali mengadukan Ketua KPK, Firli Bahuri, ke Dewas KPK terkait pelanggaran kode etik karena bergaya hidup mewah dengan naik helikopteruntuk kepentingan pribadi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, JakartaDewan Pengawas KPK menemukan indikasi pelanggaran kode etik dalam kasus penggunaan helikopter oleh Ketua KPK Komisaris Jenderal Firli Bahuri. Indikasi ini membuat Dewas akan segera menggelar sidang etik dalam waktu dekat.

    "Sidang etik itu yang terindikasi, tapi terbukti tidaknya setelah nanti sidang," kata Anggota Dewas KPK Harjono saat dihubungi, Rabu, 19 Agustus 2020.

    Harjono mengatakan saat ini Dewas masih menyusun jadwal sidang. Dia mengatakan belum bisa memastikan berapa lama sidang kode etik ini akan digelar. "Kalau berapa lamanya belum bisa ditentukan, karena tergantung perkembangan," ujar dia.

    Menurut Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini, lima anggota Dewas akan menjadi majelis sidang. Sidang akan berlangsung tertutup. Meski demikian, hasil sidang tetap akan dipublikasikan. "Hasilnya nanti dipublikasi, aturannya begitu," kata dia.

    Firli dilaporkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia karena diduga menggunakan helikopter mewah saat pergi dari Palembang ke Baturaja pada 20 Juni 2020. MAKI menduga tindakan itu melanggar kode etik perihal larangan bergaya hidup hedonisme bagi pegawai KPK.

    Di DPR pada 25 Juni 2020, Firli enggan menjawab perihal laporan ini. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Firli menyewa helikopter untuk mengefisiensi waktu perjalanan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.