Menaker Ida Beri Bantuan Bagi ABK Terdampak Covid-19

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memberi bantuan sarana usaha pemberdayaan tenaga kerja. Bantuan ini diharapkan dapat membantu ABK dan keluarganya untuk berwirausaha.

    Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memberi bantuan sarana usaha pemberdayaan tenaga kerja. Bantuan ini diharapkan dapat membantu ABK dan keluarganya untuk berwirausaha.

    INFO NASIONAL– Untuk membantu Awak Kapal Ikan Migran/Awak Buah Kapal (ABK) purna yang terdampak pandemi Covid-19, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memberi bantuan sarana usaha pemberdayaan tenaga kerja. Bantuan ini diharapkan dapat membantu ABK dan keluarganya untuk berwirausaha maupun mengembangkan wirausaha yang sudah ada.
     
    "Bantuan ini merupakan kepedulian dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, yang tidak hanya ditunjukkan bagi awak kapal migran, tetapi juga kepada anggota keluarganya yang saat ini terdampak pandemi Covid-19,” kata Menaker Ida saat berdialog serta berikan bantuan sarana usaha pemberdayaan tenaga kerja kepada keluarga awak kapal ikan migran di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (18/8).
     
    Bantuan sarana usaha yang diberikan berupa program inkubasi bisnis senilai Rp10 juta kepada 10 keluarga ABK. Selain itu, bantuan sarana usaha lainnya berupa program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) kepada 40 orang nelayan yang tergabung dalam 2 kelompok nelayan di Desa Kaliwlingi. Masing-masing kelompok nelayan mendapat bantuan senilai Rp40 juta.
     
    Menaker Ida menjelaskan, bantuan ini adalah bentuk kehadiran Negara kepada pekerja migran yang bekerja sebagai ABK. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), negara wajib memberikan perlindungan, baik kepada para pekerja migran maupun keluarganya.
     
    “Pada hakekatnya UU ini menekankan pelindungan pada pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia, pelindungan hukum, ekonomi dan sosial, tidak hanya bagi pekerja migran, namun juga kepada keluarganya,” kata Menaker Ida.
     
    Dalam kesempatan ini, Menaker Ida turut menyosialisasikan mekanisme penempatan dan pelindungan PMI sebagai ABK di kapal berbendera asing. Menurutnya, berbagai latar belakang masalah yang kerap mendera pekerja migran, khususnya yang bekerja sebagai ABK seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), gaji tidak dibayar, penipuan, kecelakaan kerja, perlakuan tidak manusiawi, hingga meninggal saat bekerja dan di larung di perairan lepas, tak terlepas dari kurangnya pemahaman akan prosedur bekerja di luar negeri.
     
    "Demi keamanan, serta sebagai bagian dari perlindungan awal sebelum berangkat, saya ingin mengingatkan kepada seluruh calon PMI, sebelum berangkat harus memahami isi perjanjian kerja laut sebelum di tandatangani dan mengetahui kredibilitas serta legalitas perusahaan yang akan memberangkatkan. Informasi terkait kredibilitas dan legalitas perusahaan bisa diakses di Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA),” tutur Ida.
     
    Usai berdialog dengan para ABK purna dan keluarganya, Menaker Ida mengunjungi rumah keluarga pekerja migran a.n. Alm Abdul Wakhid yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera RRT (Lu Rong Yuan Yu 326). Alm. Abdul Wakhid meninggal akibat kecelakaan kerja pada Mei 2020 lalu. “Terkait proses pemulangan jenazah Alm saat ini, kami terus berkoordinasi dengan perwakilan di Beijing, agar Alm Pak Wakhid bisa dipulangkan dan dimakamkan di tanah kelahirannya,” ujarnya.
     
    Sementara itu, Plt. Dirjen Binapenta dan PKK, Aris Wahyudi, melaporkan bahwa sosialisasi tentang Pelindungan PMI sebagai Awak Kapal Perikanan ini diikuti 75 orang peserta, yang terdiri dari 60 orang ABK dan keluarganya, 10 orang dari kantor dinas terkait di Kabupaten Brebes, dan 5 orang perwakilan P3MI.
     
    “Sosialisasi tersebut bertujuan untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Brebes, khususnya kepada calon PMI, mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara benar,” ujar Aris.
     
    Ditemui di tempat yang sama, Bupati Brebes, Idza Priyanti, menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Brebes telah memfasilitasi calon ABK dan calon PMI yang ingin bekerja di luar negeri melalui layanan terpadu satu pintu yang datanya tercatat secara resmi dan terus update.
     
    "Nantinya dengan adanya data ini kita bisa kolaborasinya baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," ujar Idza.
     
    Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker, Eva Trisiana; Kepala Biro Humas, R.Soes Hindharno; Kadisnaker Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari; para calon PMI ABK; serta perwakilan P3MI dari Kabupaten Brebes, Pemalang, Cirebon, dan Indramayu.(*)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.