Dosen UNS Kaget Videonya Dipakai Kampanye Dukung Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Buruh yang tergabung dalam KSPI melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI untuk menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Rabu, 29 Juli 2020. Sedangkan yang mengalami PHK sudah mencapai 100 ribuan orang yang tersebar di 57 perusahaan. Tempo/Nurdiansah

    Buruh yang tergabung dalam KSPI melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI untuk menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Rabu, 29 Juli 2020. Sedangkan yang mengalami PHK sudah mencapai 100 ribuan orang yang tersebar di 57 perusahaan. Tempo/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim, terkejut karena videonya soal omnibus law RUU Cipta Kerja terpampang di akun Instagram Jaringan Bonus Demografi. Dia mengaku bukan bagian dari jaringan tersebut.

    "Saat itu saya diundang sebagai pembicara webinar mengenai RUU Omnibus Law," kata Lukman kepada Tempo, Selasa 18 Agusus 2020. Webinar itu diselenggarakan pada akhir Juni lalu. 

    Usai menjadi pembicara, tim panitia webinar sempat mengambil video untuk keperluan dokumentasi.

    "Di video itu saya juga diminta berbicara mengenai pendapat tentang RUU tersebut sesuai dengan keilmuan saya," katanya. Dia tidak menyangka video tersebut justru menjadi media kampanye dukungan terhadap RUU Cipta Kerja yang kontroversional itu.

    Menurut Lukman, keberadaan Omnibus Law memang sangat dibutuhkan. "Untuk mengatasi persoalan tumpang tindih peraturan yang menyebabkan investor takut masuk Indonesia," katanya. Undang-Undang itu semakin besar manfaatnya di tengah wabah yang membuat ekonomi terseok-seok.

    Hanya saja, dia menganggap tidak memiliki kapasitas untuk membicarakan detail isi dari RUU tersebut. Alasannya, isi RUU itu memiliki banyak aspek, bukan hanya ekonomi yang dia kuasai. "Bahwa keberadaan Omnibus sangat diperlukan, ya saya sepakat," katanya.

    Sedangkan isi dari rancangan beleid itu memang masih perlu dibicarakan lebih lanjut. Terutama pada pasal-pasal yang masih menjadi kontroversi.

    Kepada Tempo, Lukman mengaku tidak mendapat bayaran dari pembuatan video tersebut. "Tidak ada bayaran, hanya ada honor sebagai pembicara webinar," katanya.

    Selama ini, Lukman memang dikenal sebagai ekonom yang sering menjadi pembicara di berbagai seminar dan diskusi. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan di FEB UNS. Saat ini, nama dia juga tercatat sebagai Komisaris Independen Bank DKI.

    Sedangkan nama Jaringan Bonus Demografi menjadi pembicaraan beberapa waktu terakhir. Jaringan itu disebut-sebut telah mengorganisir sejumlah pesohor untuk mendengungkan tagar #indonesiabutuhkerja.

    Jaringan Bonus Demografi mengaku telah membayar para artis dan pesohor untuk mendengungkan dukungan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja di media sosial dengan tagar #IndonesiaButuhKerja.

    "Untuk 22 artis itu beragam ada yang Rp 1,5 juta, Rp 2,5 juta ada juga Rp 10 juta," kata penggagas JBD Yoki Yusanto seperti dikutip Koran Tempo, Selasa 18 Agustus 2020.

    Nama Yoki muncul setelah media massa memberitakan gerakan artis untuk mendukung RUU Cipta Kerja yang disokong JBD. Yoki merupakan dosen ilmu komunikasi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Selain dia, ada praktisi kampus lainnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Perlu Diperhatikan Ketika Memiliki Tas Mewah

    Memilik tas mewah merupakan impian sebagian orang. Namun ada hal yang harus anda perhatikan ketika memiliki dan merawat tas mahal tersebut.