Deklarasi KAMI Diwarnai Unjuk Rasa Penolakan Puluhan Orang

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah massa menghadiri acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2020. Dalam deklarasi ini sejumlah tokoh juga hadir dan ikut menjadi deklarator maklumat menyelamatkan Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sejumlah massa menghadiri acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2020. Dalam deklarasi ini sejumlah tokoh juga hadir dan ikut menjadi deklarator maklumat menyelamatkan Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Lapangan Tugu Proklamasi, Selasa, 18 Agustus 2020, diwarnai unjuk rasa penolakan sejumlah orang. Massa yang menamakan diri Aliansi Aksi Milenial Indonesia itu berunjuk rasa di sekitar lokasi deklarasi sejak pukul 11.30 WIB.

    "Mereka tidak patuh terhadap protokol pemerintah. Ada kerumunan, tidak jaga jarak," kata orator unjuk rasa melalui pengeras suara di Jalan Pegangsaan, Jakarta, 18 Agustus 2020.

    Para pengunjuk rasa menuntut pembubaran deklarasi karena dianggap berpotensi menciptakan klaster-klaster baru di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, orator menilai deklarasi KAMI sebagai momentum yang tepat untuk melanggengkan isu kepentingan politik.

    Mereka bahkan mengeritik para bekas pejabat yang berafiliasi dengan KAMI karena dianggap memanfaatkan momentum 75 tahun Kemerdekaan RI untuk memecah-belah bangsa. "Jangan tulari masyarakat dengan virus kebencian terhadap pemerintah," teriak orator.

    Para pengunjuk rasa yang terdiri dari puluhan orang itu membawa bendera Merah Putih dan spanduk. Sementara, kerumunan masa KAMI tengah berkumpul di depan gerbang Tugu Proklamasi. Masa demonstran akhirnya bubar ketika deklarasi KAMI usai pada pukul 13.00 WIB.

    Seperti diketahui, sejumlah tokoh mendeklarasikan KAMI pada Selasa, 18 Agustus 2020. Mereka pun melayangkan delapan tuntutan kepada pemerintah, DPR, dan aparat hukum.

    Salah satu tuntutan itu mendesak pemerintah dan para anggota legislatif untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan jiwa, semangat dan nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

    YEREMIAS A. SANTOSO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.