KPK Panggil Dua Kakak Rita Widyasari dalam Kasus TPPU

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi terdakwa Bupati Kutai Kartanegara nonaktif, Rita Widyasari, terlihat mengusap hidungnya saat mendengarkan pembacaan amar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018. ANTARA

    Ekspresi terdakwa Bupati Kutai Kartanegara nonaktif, Rita Widyasari, terlihat mengusap hidungnya saat mendengarkan pembacaan amar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Saksi pertama yang dipanggil KPK adalah kakak sulung Rita, Silvi Agustina.

    “Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RIW,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa, 18 Agustus 2020.

    Sedangkan satu saksi lainnya adalah kakak ipar Rita, Endri Erawan. Endri diketahui juga merupakan CEO klub sepak bola, Mitra Kukar.

    KPK menetapkan Rita menjadi tersangka TPPU, bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin. KPK menduga mereka melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer dan membelanjakan uang hasil korupsi untuk menyamarkan asal usul duit tersebut.

    Sebelum ditetapkan menjadi tersangka TPPU, Rita lebih dulu divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam kasus suap dan gratifikasi. Pengadilan menyatakan Rita terbukti menerima suap RP 6 miliar dari pengurusan izin tambang, dan gratifikasi senilai Rp 110 miliar terkait pemohon izin dan rekanan proyek.

    Sementara dalam kasus suap dan gratifikasi, Khairudin yang juga pernah menjadi staf Rita Widyasari, dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tipikor Jakarta selama 8 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.