Iklan
INFO NASIONAL-- Presiden Jokowi melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018, meminta kementerian untuk membeli dan belanja produk UMKM di anggaran 2020. Potensi alokasi anggaran sekitar Rp307 triliun dari belanja kementerian/lembaga diharap bisa dimanfaatkan UMKM.
Di saat yang sama, Kementerian BUMN juga menginstruksikan para Perusahaan BUMN untuk menjalin kerja sama bisnis pengadaan barang dan jasa dengan pelaku UMKM. Hal ini sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi, dimulai dari UMKM.
Kementerian BUMN telah meluncurkan Pasar Digital (PaDi) UMKM yang melibatkan sembilan BUMN, yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Telkom, Pertamina, PNM, Pegadaian, Wijaya Karya, Waskita Karya, PT PP dan Pupuk Indonesia.
Pada Senin, 17 Agustus 2020, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga meluncurkan laman khusus produk UMKM bertajuk Bela Pengadaan dan Laman UMKM. Upaya ini selaras dengan PaDi UMKM yang berkomitmen mendukung pemulihan UMKM di tengah Covid-19.
Peluncuran program tersebut dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, MenkopUKM Teten Masduki, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri II Kartika Wiriatmadja dan pimpinan BUMN.
Diakui Teten, pandemi membawa dampak besar bagi UMKM dari sisi pembiayaan, hingga turunnya permintaan. Dengan sinergi antar kementerian, pemerintah menyusun program agar UMKM bisa bangkit, mulai dari restrukturisasi, subsidi bunga, subsidi pajak, dan dalam waktu dekat, juga Bantuan Presiden Produktif bagi usaha mikro yang belum bankable.
“Sebagaimana arahan Presiden Jokowi kepada kementerian untuk membeli dan belanja produk UMKM di anggaran 2020, ada alokasi sekitar Rp307 triliun; ini yang penting untuk dioptimalkan dari belanja kementerian/lembaga,” ujar Teten dalam acara Percepatan Perputaran Ekonomi Lokal, Launching Bela Pengadaan dan Laman UMKM serta Pasar Digital UMKM secara virtual di Jakarta, Senin (17/8).
Namun katanya, kebijakan tersebut tetap butuh afirmasi dari semua K/L, dan telah berkomunikasi intensif tentang peluang UMKM; antara lain melalui laman e-catalog UMKM Bela Pengadaan Langsung dan Pengadaan Langsung secara elektronik, dan inisiasi tambahan laman e-katalog sejak akhir 2019, sebagai bentuk keberpihakan ke UMKM, agar bisa bermain di level yang sama, dan tidak harus berhadapan langsung dengan usaha besar.
Di tempat yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, peran BUMN di tengah pandemi Covid-19 adalah memberikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan, proyek strategis tetap dijalankan.
“Suka tidak suka, saat ini apa yang dilakukan pemerintah dan BUMN adalah merupakan upaya penyeimbang BUMN. Dengan KemenkopUKM, BUMN tak hanya membantu pendanaan ultra mikro, tetapi juga terus membuka akses lebih besar lagi; contohnya PaDi, bagi pengadaan barang mulai dari Rp250 juta hingga Rp4 miliar tidak ada lagi BUMN yang ikut tender. Kami membangun ekosistem yang sehat untuk UMKM,” tutur Erick.
Bersama Smesco dan Sarinah, Kementerian BUMN juga bersinergi dalam promosi produk dan upgrade standar barang UMKM agar lebih baik lagi.
Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menambahkan, menurut Perpres 16 Tahun 2018, nilai paket pengadaan untuk usaha kecil senilai Rp2,5 miliar harus didorong aplikasi yang mudah.
“UMKM yang berpotensi memenuhi standardisasi produk, didorong untuk bertransformasi digital dengan cara sederhana, yaitu pengadaan secara elektronik di daerah-daerah dengan sistem cashless. Menteri, kepala lembaga, dan pemda diharapkan ikut mendorong pengadaan nilai-nilai di bawah Rp50-200 juta dengan menggunakan produk dalam negeri dan UMKM melalui aplikasi digital,” kata Roni.
Tercatat sejak 2008 hingga 2020, sekitar 47 persen atau 180 ribu UMKM telah berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah secara elektronik. Diharapkan, UMKM juga bisa ikut pengadaan dari nilai yang dicadangkan total dari anggaran pemerintah, yaitu sebesar 41 persen (Rp307 triliun), di mana di 2020 ini nilai pengadaan yang sudah dilaksanakan adalah sebanyak Rp56 triliun, atau sebesar 26 persen.(*)
Iklan
