TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bakal dideklarasikan pagi ini, Selasa, 18 Agustus 2020. Ratusan orang sudah memadati lapangan Tugu Proklamasi, Jakarta, jelang dimulainya acara.
Panitia pun menerapkan protokol pencegahan Covid-19 dengan mengecek suhu tubuh dan menyemprotkan disinfektan kepada para peserta deklarasi yang hadir. Perserta juga diminta mengenakan masker dan menghindari kerumunan.
Sejumlah tokoh deklarator KAMI seperti Din Syamsuddin, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma, Ahmad Yani, dan Syahganda Nainggolan sudah tampak di lokasi.
Sebelumnya, Din Syamsuddin mengatakan KAMI ini terdiri dari berbagai elemen bangsa. Mulai dari tokoh lintas agama, akademikus, aktivis, kaum buruh, dan berbagai sosok lintas generasi. Ia mengklaim dukungan terhadap gerakan ini berasal dari dalam dan luar negeri.
Peserta deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) diperiksa suhu tubuh dan disemprot disinfektan oleh petugas sebelum memasuki lapangan Tugu Proklamasi, Jakarta, 18 Agustus 2020. TEMPO/Ahmad Faiz
Adapun alasan pembentukan KAMI, menurut Din, adalah adanya persamaan pikiran dan pandangan bahwa kehidupan dan kenegaraan Indonesia saat ini telah menyimpang dari cita-cita nasional dan dari nilai-nilai dasar yang telah disepakati pendiri bangsa.
"KAMI dapat membuktikan telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai nilai itu. Semua bersepakat," kata Din.
Selain itu, ia mengatakan, KAMI sebenarnya masih menaruh harapan khususnya kepada partai politik dan DPR. Saat ini, Din mengatakan para wakil rakyat itu tak mau menyuarakan aspirasi rakyat. "Inilah yang membuat kami, kita semua turun sendiri untuk menyuarakan suara kita, pikiran kita," kata dia.
Peserta deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) diperiksa suhu tubuh dan disemprot disinfektan oleh petugas sebelum memasuki lapangan Tugu Proklamasi, Jakarta, 18 Agustus 2020. TEMPO/Ahmad Faiz
Din mengatakan sebagai gerakan moral, maka gerakan yang dia gagas itu juga berdimensi politik. Namun ia menolak gerakan dia disebut sebagai politik praktis. Ia menyebut gerakannya adalah politik moral yang lebih tinggi dari politik praktis.
"Dan ini dijamin oleh Undang-Undang untuk berserikat, untuk melakukan social control, pengawasan sosial. Dengan kritik, dengan koreksi, bahwa nanti pendukung kami, jejaringnya, melakukan aksi-aksi itu bagian dari gerakan moral, terutama untuk menyampaikan pendapat," kata Din Syamsuddin.
AHMAD FAIZ | EGI ADYATAMA