Pengamat: Pemerintah Gandeng Influencer agar Kebijakannya Terkesan Didukung

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah buruh melakukan aksi di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020. Dalam aksi ini para buruh menyuarakan penolakan pengesahan  RUU Omnibus Law Cipta Kerja. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sejumlah buruh melakukan aksi di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020. Dalam aksi ini para buruh menyuarakan penolakan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai pemerintah ingin kebijakannya terkesan mendapat dukungan masyarakat. Makanya, mereka sering menggandeng influencer atau pemengaruh.

    "Pemerintah ingin mengesankan semua kebijakannya, termasuk yang kontroversial, itu didukung oleh publik," kata Adi ketika dihubungi, Ahad, 16 Agustus 2020.

    Menurut Adi, pemerintah sekaligus ingin menyasar para pengikut dari pemengaruh tersebut. Adi menyebut para penggemar cenderung akan merespons apa pun yang disampaikan oleh seorang tokoh.

    Masalahnya, kata Adi, para pengikut (followers) masih banyak yang belum kritis sehingga cenderung mengamini apa yang dilontarkan idolanya. Adi menganggap itu sebabnya jasa pesohor kerap digunakan sebagai influencer.

    "Di situlah masuk pentingnya tokoh publik untuk endorse isu-isu tertentu, termasuk yang cukup kontroversial biar ada kesan kebijakan kontroversial itu didukung oleh banyak orang," kata dosen komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

    Namun menurut Adi, para tokoh publik pun mestinya memiliki kapasitas moral dalam memilih sesuatu yang akan dipromosikan. Ia menyarankan agar para figur pun selektif dan tidak malah meng-endorse sesuatu yang bertentangan dengan keinginan publik.

    "Influencer sebagai figur publik harus berikan contoh dan teladan bahwa setiap sampaikan isu-isu tertentu harus punya standar moral yang bisa dipertanggungjawabkan," ujar Adi.

    Belakangan, sejumlah pesohor memang mengampanyekan RUU Cipta Kerja dengan mengunggah tagar Indonesia butuh kerja lewat media sosial. Penyanyi Ardhito Pramono mengaku mendapat Rp 10 juta untuk setiap unggahan. Sedangkan penyiar radio @adit_insomnia mengaku dibayar Rp 5 juta per unggahan.

    Beberapa pesohor, termasuk Ardhito dan Adit, belakangan mengaku tak mengetahui kampanye yang mereka publikasikan ternyata terkait dengan RUU Cipta Kerja. Mereka pun menyatakan akan mengembalikan uang honor.

    Soal tudingan ke Istana menggalang kampanye terkait omnibus law, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan tak mengetahui adanya kerja sama semacam itu. "Kami enggak tahu tentang itu hal itu. Mungkin ditelusuri dari influencer-nya aja. Tidak pernah ada pembahasan atay obrolan tentang hal itu di kami," ujar Abetnego saat dihubungi Tempo, Jumat malam, 14 Agustus 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hati-hati, Ada 5 Tempat Rawan Penularan Virus Corona di Kantor

    Penelitian mengumpulkan daftar lima titik risiko penyebaran Covid-19 di kantor. Sejumlah titik penularan virus corona sering kita abaikan.