Pengamat: Pemerintah Gandeng Influencer agar Kebijakannya Terkesan Didukung

Sejumlah buruh melakukan aksi di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020. Dalam aksi ini para buruh menyuarakan penolakan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai pemerintah ingin kebijakannya terkesan mendapat dukungan masyarakat. Makanya, mereka sering menggandeng influencer atau pemengaruh.

"Pemerintah ingin mengesankan semua kebijakannya, termasuk yang kontroversial, itu didukung oleh publik," kata Adi ketika dihubungi, Ahad, 16 Agustus 2020.

Menurut Adi, pemerintah sekaligus ingin menyasar para pengikut dari pemengaruh tersebut. Adi menyebut para penggemar cenderung akan merespons apa pun yang disampaikan oleh seorang tokoh.

Masalahnya, kata Adi, para pengikut (followers) masih banyak yang belum kritis sehingga cenderung mengamini apa yang dilontarkan idolanya. Adi menganggap itu sebabnya jasa pesohor kerap digunakan sebagai influencer.

"Di situlah masuk pentingnya tokoh publik untuk endorse isu-isu tertentu, termasuk yang cukup kontroversial biar ada kesan kebijakan kontroversial itu didukung oleh banyak orang," kata dosen komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Namun menurut Adi, para tokoh publik pun mestinya memiliki kapasitas moral dalam memilih sesuatu yang akan dipromosikan. Ia menyarankan agar para figur pun selektif dan tidak malah meng-endorse sesuatu yang bertentangan dengan keinginan publik.

"Influencer sebagai figur publik harus berikan contoh dan teladan bahwa setiap sampaikan isu-isu tertentu harus punya standar moral yang bisa dipertanggungjawabkan," ujar Adi.

Belakangan, sejumlah pesohor memang mengampanyekan RUU Cipta Kerja dengan mengunggah tagar Indonesia butuh kerja lewat media sosial. Penyanyi Ardhito Pramono mengaku mendapat Rp 10 juta untuk setiap unggahan. Sedangkan penyiar radio @adit_insomnia mengaku dibayar Rp 5 juta per unggahan.

Beberapa pesohor, termasuk Ardhito dan Adit, belakangan mengaku tak mengetahui kampanye yang mereka publikasikan ternyata terkait dengan RUU Cipta Kerja. Mereka pun menyatakan akan mengembalikan uang honor.

Soal tudingan ke Istana menggalang kampanye terkait omnibus law, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan tak mengetahui adanya kerja sama semacam itu. "Kami enggak tahu tentang itu hal itu. Mungkin ditelusuri dari influencer-nya aja. Tidak pernah ada pembahasan atay obrolan tentang hal itu di kami," ujar Abetnego saat dihubungi Tempo, Jumat malam, 14 Agustus 2020.






Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jeblok, Apa Saja Indikator IPK Ini?

1 hari lalu

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jeblok, Apa Saja Indikator IPK Ini?

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terus menurun menjadi 34 dari tahun 2021 di angka 38. Ini tiga indikator utama yang menyebabkan penurunan skor IPK.


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

2 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

3 hari lalu

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

Partai buruh menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk menolak Perpu Cipta Kerja.


Siapa yang Boleh Gunakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia?

7 hari lalu

Siapa yang Boleh Gunakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia?

Berikut beberapa prosedur dan syarat tenaga kerja asing atau TKA bisa bekerja di Indonesia.


Australia Selidiki Influencer di Medsos Atas Dugaan Iklan Terselubung

9 hari lalu

Australia Selidiki Influencer di Medsos Atas Dugaan Iklan Terselubung

Australia akan memeriksa apakah influencer di platform media sosial menyembunyikan hubungan mereka dengan merek yang mereka promosikan.


The Hasty Health Omnibus Law

17 hari lalu

The Hasty Health Omnibus Law

Indonesia will shortly have a third omnibus law, the health law. A number of professional health care organizations expressed opposition.


Mengenal Lembaga Survei, Kerap Lakukan Jajak Pendapat Jelang Pemilu

20 hari lalu

Mengenal Lembaga Survei, Kerap Lakukan Jajak Pendapat Jelang Pemilu

Lembaga survei lembaga-lembaga survei berguna untuk mengukur apa yang dipikirkan masyarakat,


Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

21 hari lalu

Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

DPR dan pemerintah sedang menggodok RUU Sistem Kesehatan Nasional. Omnibus law kesehatan itu akan menghapus belasan UU tentang kesehatan.


Rumania Menyita 15 Mobil Mewah dari Influencer yang Diduga Terlibat Perdagangan Manusia

21 hari lalu

Rumania Menyita 15 Mobil Mewah dari Influencer yang Diduga Terlibat Perdagangan Manusia

Otoritas Rumania pada Sabtu, 14 Januari 2023 melakukan penyitaan pada sejumlah mobil mewah dan asset lainnya senilai USD 3,9 juta (Rp 58 miliar)


Penggiat Anti Korupsi Kritik Perppu Cipta Kerja, Bandingkan Jokowi dan Soeharto

28 hari lalu

Penggiat Anti Korupsi Kritik Perppu Cipta Kerja, Bandingkan Jokowi dan Soeharto

Perppu Cipta Kerja terus mendapatkan kritikan. Indonesia dinilai pernah mengalami masa dimana masalah ekonomi lebih dikedepankan ketimbang demokrasi.