Soal Omnibus Law, Baleg: DPR Enggak Punya Duit Sewa Influencer

Buruh yang tergabung dalam KSPI melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI untuk menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Rabu, 29 Juli 2020. Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tempo/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas mengatakan tak pernah menggunakan jasa pesohor sebagai pemengaruh atau influencer untuk mengampanyekan omnibus law Rancangan Undang-undang Law atau RUU Cipta Kerja.

"Kami enggak pernah sama sekali. Ngapain kami pakai influencer, toh kami siarkan langsung, bisa diakses oleh publik," kata Supratman kepada Tempo, Ahad, 16 Agustus 2020.

Supratman mengatakan Baleg dan Panitia Kerja RUU Cipta Kerja membahas omnibus law secara terbuka. Kampanye atau sosialisasi RUU ini, kata dia, melalui siaran langsung rapat-rapat pembahasan atau rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Supratman pun mengaku tak tahu siapa yang menggunakan jasa pesohor untuk kampanye rancangan aturan ini. 

Menurut politikus Partai Gerindra ini, pembahasan di Baleg akan berlandaskan argumen hukum. Ia mengatakan kesesuaian dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menjadi poin penting.

"Kami enggak turut campur (siapa yang menyewa influencer), karena enggak akan terpengaruh dengan itu. Pokoknya, enggak selaras dengan konstitusi kami enggak akan setuju," ujar Supratman.

Selain itu, kata Supratman, DPR pun tak sepenuhnya menyetujui rancangan usulan pemerintah. Dia mengatakan Baleg juga banyak menolak pasal-pasal usulan pemerintah.

Supratman juga beralasan Baleg DPR tak memiliki uang untuk menyewa jasa influencer. "Enggak pernah, ngapain. DPR mau ambil duit dari mana buat sewa. Minimal Baleg ya, anggota Panja enggak pernah," kata Supratman.

Influencer yang ikut mengunggah tagar Indonesia butuh kerja dikabarkan dibayar Rp 5-10 juta. Belakangan, tagar omnibus law bayar influencer pun menguat di Twitter.






Australia Selidiki Influencer di Medsos Atas Dugaan Iklan Terselubung

2 hari lalu

Australia Selidiki Influencer di Medsos Atas Dugaan Iklan Terselubung

Australia akan memeriksa apakah influencer di platform media sosial menyembunyikan hubungan mereka dengan merek yang mereka promosikan.


The Hasty Health Omnibus Law

10 hari lalu

The Hasty Health Omnibus Law

Indonesia will shortly have a third omnibus law, the health law. A number of professional health care organizations expressed opposition.


Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

14 hari lalu

Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

DPR dan pemerintah sedang menggodok RUU Sistem Kesehatan Nasional. Omnibus law kesehatan itu akan menghapus belasan UU tentang kesehatan.


Rumania Menyita 15 Mobil Mewah dari Influencer yang Diduga Terlibat Perdagangan Manusia

14 hari lalu

Rumania Menyita 15 Mobil Mewah dari Influencer yang Diduga Terlibat Perdagangan Manusia

Otoritas Rumania pada Sabtu, 14 Januari 2023 melakukan penyitaan pada sejumlah mobil mewah dan asset lainnya senilai USD 3,9 juta (Rp 58 miliar)


Penggiat Anti Korupsi Kritik Perppu Cipta Kerja, Bandingkan Jokowi dan Soeharto

21 hari lalu

Penggiat Anti Korupsi Kritik Perppu Cipta Kerja, Bandingkan Jokowi dan Soeharto

Perppu Cipta Kerja terus mendapatkan kritikan. Indonesia dinilai pernah mengalami masa dimana masalah ekonomi lebih dikedepankan ketimbang demokrasi.


Debus Omnibus

21 hari lalu

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.


Perpu Cipta Kerja Dinilai Langgengkan Pasal yang Mengancam Lingkungan Hidup

23 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Dinilai Langgengkan Pasal yang Mengancam Lingkungan Hidup

Satya Bumi juga menyoroti Perpu Cipta Kerja yang masih mempertahankan aturan yang memangkas hak masyarakat adat dalam penyusunan Amdal.


UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Satu-satunya Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ini Detail Aturannya

24 hari lalu

UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Satu-satunya Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ini Detail Aturannya

OJK diberi wewenang khusus sebagai lembaga satu-satunya yang melakukan penyidikan tidak pidana di sektor jasa keuangan.


Perpu Cipta Kerja Disebut untuk Genjot Investasi, Faisal Basri: Itu Investasinya Otot, Bukan Otak

24 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Disebut untuk Genjot Investasi, Faisal Basri: Itu Investasinya Otot, Bukan Otak

Faisal Basri menanggapi Perpu Cipta Kerja yang digadang-gadang pemerintah untuk mencapai target investasi pada tahun ini sebesar Rp 1.200 triliun.


Sebut Banyak Aturan Terbit di Luar Prosedur, Ekonom Senior Berikan Bukti Oligarki Ekonomi

24 hari lalu

Sebut Banyak Aturan Terbit di Luar Prosedur, Ekonom Senior Berikan Bukti Oligarki Ekonomi

Didin S Damanhuri menilai oligarki ekonomi akan semakin mengendalikan politik Indonesia pada tahun ini.