Soal Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Din Syamsuddin Siap Berdebat

Reporter

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin memimpin rapat pleno XII dengan Organisasi Masyarakat Islam, Pengurus Besar Nahdlathul Ulama dan PP Muhammadiyah, di Gedung MUI, Jakarta, 9 November 2016. Dewan Pertimbangan MUI menyatakan menyesalkan ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas dugaan penistaan agama yang kemudian pemicu Aksi Damai 4 November, sehingga berpotensi menciptakan kegaduhan sosial dan politik yang dapat mengganggu stabilitas nasional. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin, siap berdiskusi dan berdebat dengan siapa saja sepanjang berbasiskan data, bukan sinisme.

"Bila perlu berdiskusi, berdebat, kami siapkan (data). Karena kami yakin dengan apa yang kami nyatakan itu berbasis ilmu pengetahuan," katanya, saat konferensi pers "Penjelasan Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)" secara daring, seperti dikutip kantor berita Antara, Sabtu, 15 Agustus 2020.

Menurut Din, KAMI adalah gerakan moral masyarakat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen bangsa yang tujuannya tidak lain untuk terwujudnya keadilan masyarakat Indonesia.

Sebagai gerakan moral, kata mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah itu, KAMI juga berdimensi politik, tetapi bukan politik praktis. "Kalau pun kami bergerak ke dimensi poltik, adalah politik moral. Ini lebih tinggi dari politik praktis. Dan ini dijamin oleh UU untuk berserikat, untuk melakukan social control," tuturnya.

Din mengatakan ada sekitar 150 tokoh bergabung dengan KAMI yang akan dideklarasikan pada Selasa, 18 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB di Tugu Proklamasi, Pegangsaan Timur, Jakarta.

"Peringatan deklarasi tersebut juga akan dilaksanakan bersamaan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia ke-75, sekaligus bagi kami peringatan ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara," katanya.

Di antara 150 tokoh itu, kata dia, yakni  Rachmawati Soekarnoputri, mantan Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan) Gatot Nurmantyo, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Menteri Kehutanan MS Ka'ban, dan Ketua Umum FPI Sobri Lubis.

Dalam deklarasi itu, Din juga mengatakan akan disampaikan maklumat yang diberi nama "Maklumat Menyelamatkan Indonesia" yang telah disusun komite kerja, disepakati, dan telah final. Maklumat, kata Din, secara umum memuat keprihatinan KAMI terhadap kehidupan kebangsaan akhir-akhir ini, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan hak asasi manusia (HAM).






Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat, LPSK: Korban Butuh Bantuan Medis hingga Psikologis

14 hari lalu

Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat, LPSK: Korban Butuh Bantuan Medis hingga Psikologis

LPSK menyatakan pemerintah harus melalukan pemulihan dan memberikan bantuan kepada para korban pelanggaran HAM berat yang telah diakui Jokowi.


Laporan Human Rights Watch: Jokowi Kesampingkan HAM Demi IKN

20 hari lalu

Laporan Human Rights Watch: Jokowi Kesampingkan HAM Demi IKN

Jokowi dianggap HRW, tidak berbuat banyak untuk membela HAM sepanjang 2022, sebab administrasinya terlalu fokus membangun Ibu Kota Negara (IKN)


Dianggap Pelanggar HAM, Rajapaksa Bersaudara Dilarang Masuk Kanada

21 hari lalu

Dianggap Pelanggar HAM, Rajapaksa Bersaudara Dilarang Masuk Kanada

Kanada adalah yang pertama menargetkan Rajapaksa bersaudara dalam sanksi internasional menyusul pelanggaran HAM di Sri Lanka


Mantan Direktur HRW Tak Menang Fellowship karena Pernah Kritik Israel

25 hari lalu

Mantan Direktur HRW Tak Menang Fellowship karena Pernah Kritik Israel

Mantan Direktur Eksekutif Human Rights Watch (HRW), ditolak mendapatkan fellowship dari Kennedy School karena pernah mengkritik Israel.


Adik Wiji Thukul Sebut Sipon Bukan Sekadar Istri Aktivis

25 hari lalu

Adik Wiji Thukul Sebut Sipon Bukan Sekadar Istri Aktivis

Wahyu Susilo, adik Wiji Thukul, menyebut Sipon bukan sekadar istri aktivis, melainkan aktivis itu sendiri.


Apa Itu Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Nonyudisial?

26 hari lalu

Apa Itu Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Nonyudisial?

Alih-alih mengadili pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM), metode ini justru menekankan pemulihan korban melalui berbagai bantuan materiel.


PBB Dorong RI Perbaiki HAM di ASEAN, Terutama Myanmar

43 hari lalu

PBB Dorong RI Perbaiki HAM di ASEAN, Terutama Myanmar

PBB terbuka untuk bekerja sama dalam menguatkan bangunan HAM yang dimiliki oleh ASEAN, wilayah di mana kebebasan mendasar tertindas.


Angelina Jolie Berhenti Jadi Utusan PBB untuk Pengungsi

45 hari lalu

Angelina Jolie Berhenti Jadi Utusan PBB untuk Pengungsi

Setelah 20 tahun menjadi utusan PBB untuk pengungsi, Angelina Jolie memutuskan berhenti.


CEO Info Media Digital Wahyu Dhyatmika Menerima Soetandyo Award 2022

47 hari lalu

CEO Info Media Digital Wahyu Dhyatmika Menerima Soetandyo Award 2022

CEO Info Media Digital, Wahyu Dhyatmika, menerima Soetandyo Award 2022 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.


Retno Marsudi Dialog dengan Diplomat Uni Eropa Bahas KUHP

48 hari lalu

Retno Marsudi Dialog dengan Diplomat Uni Eropa Bahas KUHP

Retno Marsudi mengkonfirmasi isu KUHP yang baru disahkan menjadi salah satu pembahasan dengan perwakilan Uni Eropa.