Serikat Buruh Kecam Pemerintah Pakai Jasa Pesohor Kampanyekan RUU Cipta Kerja

Reporter

Presiden KSPI Said Iqbal berbicara kepada wartawan di depan rumah Calon Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Jumat 26 April 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam tindakan yang menggunakan para pesohor dan artis, yang mereka nilai membohongi rakyat, terkait dengan Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta kerja.

"Padahal pemerintah dan DPR sudah mengetahui jika penolakan terhadap omnibus law semakin meluas dan massif untuk menolak RUU Cipta Kerja. KSPI meminta pemerintah tidak menggunakan cara-cara yang tidak beretika dan tidak memiliki sense of crisis," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu, 15 Agustus 2020.

KSPI juga meminta para influencer tak mengkampanyekan RUU Cipta Kerja. Para pesohor, kata dia, perlu melihat perjuangan kaum buruh, tokoh masyarakat, petani, nelayan, aktivis HAM, dan lingkungan hidup yang berjuang menolak omnibus law tersebut.

"Jika memang mereka masih punya hati nurani dan empati kepada orang-orang kecil, kami meminta agar mereka segera mencabut unggahannya di twitter, Instagram, dan media sosial yang lain. Selanjutnya meminta maaf kepada rakyat Indonesia,” katanya.

Said menegaskan omnibus law ini akan merugikan buruh dan masyarakat kecil. Karena itu, ia menyayangkan langkah para pesohor yang justru dikabarkan menerima bayaran untuk mengkampanyekan RUU Cipta Kerja tanpa memahami isinya yang merugikan rakyat Indonesia.

Kampanye dilakukan dengan tagar #IndonesiaButuhKerja lewat media sosial. Dikabarkan para influencer tersebut menerima bayaran dari Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per unggahan.

Meski begitu, beberapa di antara pesohor tersebut belakangan membantah dengan mengatakan tak mengetahui kampanye yang mereka publikasikan ternyata terkait dengan RUU Cipta Kerja. Mereka kemudian mengembalikan uang atas jasa tersebut.

Soal tudingan ke Istana menggalang kampanye terkait omnibus law, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan tak mengetahui adanya kerja sama semacam itu.

"Kami gak tahu tentang itu hal itu. Mungkin ditelusuri dari influencernya aja. Tidak pernah ada pembahasan/obrolan tentang hal itu di kami," ujar Abetnego saat dihubungi Tempo, Jumat malam, 14 Agustus 2020.






Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

1 hari lalu

Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

Pengamat menyatakan Perpu Cipta Kerja memang belum mengatur secara spesifik soal PKWT.


The Hasty Health Omnibus Law

8 hari lalu

The Hasty Health Omnibus Law

Indonesia will shortly have a third omnibus law, the health law. A number of professional health care organizations expressed opposition.


Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

13 hari lalu

Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

DPR dan pemerintah sedang menggodok RUU Sistem Kesehatan Nasional. Omnibus law kesehatan itu akan menghapus belasan UU tentang kesehatan.


Orasi Buruh Tolak Perpu Cipta Kerja di Depan Istana: Kami Terdampak Neoliberalisme Jokowi

13 hari lalu

Orasi Buruh Tolak Perpu Cipta Kerja di Depan Istana: Kami Terdampak Neoliberalisme Jokowi

Ribuan buruh menuntut pencabutan Perpu Cipta Kerja.


Demo Tolak Perpu Cipta Kerja Berakhir, Said Iqbal: Kocok Ulang Negeri Ini, Buruh Berkuasa

13 hari lalu

Demo Tolak Perpu Cipta Kerja Berakhir, Said Iqbal: Kocok Ulang Negeri Ini, Buruh Berkuasa

Demo buruh menuntut pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja berakhir damai.


Penggiat Anti Korupsi Kritik Perppu Cipta Kerja, Bandingkan Jokowi dan Soeharto

19 hari lalu

Penggiat Anti Korupsi Kritik Perppu Cipta Kerja, Bandingkan Jokowi dan Soeharto

Perppu Cipta Kerja terus mendapatkan kritikan. Indonesia dinilai pernah mengalami masa dimana masalah ekonomi lebih dikedepankan ketimbang demokrasi.


Debus Omnibus

20 hari lalu

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.


Perpu Cipta Kerja Dinilai Langgengkan Pasal yang Mengancam Lingkungan Hidup

21 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Dinilai Langgengkan Pasal yang Mengancam Lingkungan Hidup

Satya Bumi juga menyoroti Perpu Cipta Kerja yang masih mempertahankan aturan yang memangkas hak masyarakat adat dalam penyusunan Amdal.


UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Satu-satunya Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ini Detail Aturannya

22 hari lalu

UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Satu-satunya Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ini Detail Aturannya

OJK diberi wewenang khusus sebagai lembaga satu-satunya yang melakukan penyidikan tidak pidana di sektor jasa keuangan.


Perpu Cipta Kerja Disebut untuk Genjot Investasi, Faisal Basri: Itu Investasinya Otot, Bukan Otak

22 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Disebut untuk Genjot Investasi, Faisal Basri: Itu Investasinya Otot, Bukan Otak

Faisal Basri menanggapi Perpu Cipta Kerja yang digadang-gadang pemerintah untuk mencapai target investasi pada tahun ini sebesar Rp 1.200 triliun.