Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Istana Bantah Influencer Dilibatkan untuk Dukung RUU Cipta Kerja

Reporter

image-gnews
Plt. Deputi II Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Tarigan; Plt. Deputi IV KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro; dan Plt. Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Hankam dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani, saat membuka Pusat Informasi Terpadu Penanganan Virus Corona di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Plt. Deputi II Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Tarigan; Plt. Deputi IV KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro; dan Plt. Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Hankam dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani, saat membuka Pusat Informasi Terpadu Penanganan Virus Corona di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membantah isu yang berkembang bahwa mereka telah menyewa jasa influencer untuk ikut mempromosikan Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja, lewat tagar #Indonesiabutuhkerja. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan tak mengetahui adanya kerja sama semacam itu.

"Kami gak tahu tentang itu hal itu. Mungkin ditelusuri dari influencernya aja. Tidak pernah ada pembahasan/obrolan tentang hal itu di kami," ujar Abetnego saat dihubungi Tempo, Jumat malam, 14 Agustus 2020.

Belakangan, ramai di media sosial adanya sejumlah artis dan influencer yang mengunggah foto dan dukungan menggunakan tagar #Indonesiabutuhkerja. Beberapa di antaranya seperti penyiar Gofar Hilman hingga penyanyi Ardhito Pramono.

Belakangan, mereka mengaku tak tahu bahwa tagsr tersebut merupakan kampanye dukungan atas pembahasan RUU Cipta Kerja. Padahal, saat ini RUU tersebut tengah mendapat banyak kritikan dan penolakan dari berbagai pihak.

Beberapa di antaranya telah mengklarifikasi terkait dukungan tersebut. Ardhito misalnya di Twitter pribadinya mengatakan bahwa ia telah bertanya pada publicist yang mengajak bekerja sama tentang tagar itu. Namun saat itu sang publicist menyebut tidak ada isu kepentingan apapun dalam kampanye tersebut. Ia diberitahu bahwa tujuan kampanye tersebut hanya untuk menciptakan ketenangan di tengah pandemi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Melalui klarifikasi tersebut, Ardhito mengatakan akan mengembalikan pembayaran yang ia terima dari kampanye tagar tersebut. "Atas permintaan maaf ini, hari ini saya sudah meminta publicist saya untuk mengembalikan pembayaran yang saya terima dari memposting tagar #indonesiabutuhkerja," tulis Ardhito.

Saat ini video kampanye yang diunggah Ardhito tersebut telah dihapus dari media sosial. Lebih jauh, Ardhito memohon maaf kepada publik yang merasa tersinggung karena unggahan tersebut. Khususnya, ungkap Ardhito, kepada semua pihak yang sedang memperjuangkan penolakan terhadap Omnibus Law.

"Atas ketidaktahuan dan seakan seperti nirempati pada mereka yang sedang memperjuangkan penolakan terhadap RUU ini, saya mohon maaf. Ke depan, saya akan berusaha lebih berhati-hati dan peduli," katanya.

AVIT HIDAYAT

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

12 hari lalu

Massa membawa replika batu nisan makam di Aksi Sejagad : 30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Kamis sore 14 Maret 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia


Ridwan Kamil Bantah soal Keinginan Jokowi Ubah Desain Istana Wapres di IKN, Begini Penjelasan Lengkapnya

13 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Ridwan Kamil Bantah soal Keinginan Jokowi Ubah Desain Istana Wapres di IKN, Begini Penjelasan Lengkapnya

Ridwan Kamil yang kini menjabat sebagai Kurator Perencanaan dan Pembangunan IKN membantah perubahan desain Istana Wakil Presiden di ibu kota baru itu.


Cerita Ridwan Kamil Ditunjuk Jokowi jadi Mandor Proyek IKN: Tugas Berat, yang Boleh Menonjol Hanya Istana Presiden

13 hari lalu

Politikus Golkar Ridwan Kamil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Cerita Ridwan Kamil Ditunjuk Jokowi jadi Mandor Proyek IKN: Tugas Berat, yang Boleh Menonjol Hanya Istana Presiden

Ridwan Kamil bercerita penunjukkan dirinya langsung oleh Presiden Jokowi sebagai Kurator Perencanaan dan Pembangunan IKN adalah tugas berat.


Jokowi Minta Desain Istana Wapres di IKN Direvisi, Basuki Hadimuljono: Dilelang Ulang

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Minta Desain Istana Wapres di IKN Direvisi, Basuki Hadimuljono: Dilelang Ulang

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono blak-blakan soal kelanjutan pembangunan Istana Wapres di IKN.


Terkini: Jokowi Instruksikan Menteri Basuki Ubah Desain Istana Wapres di IKN, Pedagang Emas Cerita Banyak Pelanggan Jual Perhiasan untuk Sekolah dan Mudik

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Terkini: Jokowi Instruksikan Menteri Basuki Ubah Desain Istana Wapres di IKN, Pedagang Emas Cerita Banyak Pelanggan Jual Perhiasan untuk Sekolah dan Mudik

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta perubahan soal desain Istana Wakil Presiden di IKN Nusantara.


Status Jakarta sebagai Ibu Kota Disebut Telah Hilang Sejak 15 Februari, Apa Respons Istana?

21 hari lalu

Bundaran Hotel Indonesia. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Status Jakarta sebagai Ibu Kota Disebut Telah Hilang Sejak 15 Februari, Apa Respons Istana?

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara disebut telah habis statusnya pada 15 Februari 2024 lalu. Lantas, apa respons Istana?


Mulai Berkantor di IKN Juli Tahun Ini, Jokowi Ingin Indonesia Punya Istana Bukan Peninggalan Kolonial

27 hari lalu

Presiden RI Joko Widodo menyantap sukun goreng didampingi para menteri di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024). ANTARA.
Mulai Berkantor di IKN Juli Tahun Ini, Jokowi Ingin Indonesia Punya Istana Bukan Peninggalan Kolonial

Presiden Jokowi mengatakan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, pada Juli tahun ini.


Istana Bantah Berita Media Asing soal Rencana Hubungan Diplomatik RI-Israel

27 hari lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 29 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana Bantah Berita Media Asing soal Rencana Hubungan Diplomatik RI-Israel

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah berita media asing soal rencana normalisasi hubungan RI-Israel


Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

29 hari lalu

Akademisi Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam rapat Pansus BLBI DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 September 2023. Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (Pansus BLBI DPD) Jilid 2 tersebut untuk menuntaskan rekomendasi-rekomendasi dari Pansus sebelumnya serta menargetkan dapat membawa obligor BLBI sampai ke ranah pidana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

Kritik Rocky Gerung terhadap kebijakan UU Omnibus Law dianggap oleh David Tobing sebagai penghinaan terhadap Presiden Jokowi.


Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

31 hari lalu

Ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersama pasangan Capres - Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (kiri), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Dalam pertemuan ini, Surya Paloh menyatakan Partai Koalisi Perubahan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera membahas mengenai hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk mendukung PDI Perjuangan untuk segera digulirkan di Parlemen. TEMPO/Imam Sukamto
Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bukan sekadar silaturahmi biasa.