Istana Bantah Influencer Dilibatkan untuk Dukung RUU Cipta Kerja

Reporter

Plt. Deputi II Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Tarigan; Plt. Deputi IV KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro; dan Plt. Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Hankam dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani, saat membuka Pusat Informasi Terpadu Penanganan Virus Corona di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membantah isu yang berkembang bahwa mereka telah menyewa jasa influencer untuk ikut mempromosikan Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja, lewat tagar #Indonesiabutuhkerja. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan tak mengetahui adanya kerja sama semacam itu.

"Kami gak tahu tentang itu hal itu. Mungkin ditelusuri dari influencernya aja. Tidak pernah ada pembahasan/obrolan tentang hal itu di kami," ujar Abetnego saat dihubungi Tempo, Jumat malam, 14 Agustus 2020.

Belakangan, ramai di media sosial adanya sejumlah artis dan influencer yang mengunggah foto dan dukungan menggunakan tagar #Indonesiabutuhkerja. Beberapa di antaranya seperti penyiar Gofar Hilman hingga penyanyi Ardhito Pramono.

Belakangan, mereka mengaku tak tahu bahwa tagsr tersebut merupakan kampanye dukungan atas pembahasan RUU Cipta Kerja. Padahal, saat ini RUU tersebut tengah mendapat banyak kritikan dan penolakan dari berbagai pihak.

Beberapa di antaranya telah mengklarifikasi terkait dukungan tersebut. Ardhito misalnya di Twitter pribadinya mengatakan bahwa ia telah bertanya pada publicist yang mengajak bekerja sama tentang tagar itu. Namun saat itu sang publicist menyebut tidak ada isu kepentingan apapun dalam kampanye tersebut. Ia diberitahu bahwa tujuan kampanye tersebut hanya untuk menciptakan ketenangan di tengah pandemi.

Melalui klarifikasi tersebut, Ardhito mengatakan akan mengembalikan pembayaran yang ia terima dari kampanye tagar tersebut. "Atas permintaan maaf ini, hari ini saya sudah meminta publicist saya untuk mengembalikan pembayaran yang saya terima dari memposting tagar #indonesiabutuhkerja," tulis Ardhito.

Saat ini video kampanye yang diunggah Ardhito tersebut telah dihapus dari media sosial. Lebih jauh, Ardhito memohon maaf kepada publik yang merasa tersinggung karena unggahan tersebut. Khususnya, ungkap Ardhito, kepada semua pihak yang sedang memperjuangkan penolakan terhadap Omnibus Law.

"Atas ketidaktahuan dan seakan seperti nirempati pada mereka yang sedang memperjuangkan penolakan terhadap RUU ini, saya mohon maaf. Ke depan, saya akan berusaha lebih berhati-hati dan peduli," katanya.

AVIT HIDAYAT






Ribuan Buruh Bakal Demonstrasi Besar-besaran Tolak Perpu Cipta Kerja Hari Ini, Apa Saja Tuntutannya?

2 hari lalu

Ribuan Buruh Bakal Demonstrasi Besar-besaran Tolak Perpu Cipta Kerja Hari Ini, Apa Saja Tuntutannya?

Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akan menggelar unjuk rasa besar-besaran hari ini, Senin, 6 Februari 2023. Dalam tuntutannya, mereka menuntut DPR RI untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja, mempertimbangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan, dan segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

5 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

5 hari lalu

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

Partai buruh menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk menolak Perpu Cipta Kerja.


Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

12 hari lalu

Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

Hutama Karya membeberkan bagaimana perusahaan itu membidik sejumlah proyek di IKN seperti pembangunan Istana Wakil Presiden dan rumah susun bagi ASN.


Puluhan Petani Jambi Jalan Kaki Menuju Istana, Tuntut Presiden Jokowi Selesaikan Konflik Agraria

15 hari lalu

Puluhan Petani Jambi Jalan Kaki Menuju Istana, Tuntut Presiden Jokowi Selesaikan Konflik Agraria

Petani Jambi meminta Presiden Jokowi menepati janjinya untuk menyelesaikan konflik atas tanah dan mengembalikannya bagi kemakmuran rakyat.


The Hasty Health Omnibus Law

19 hari lalu

The Hasty Health Omnibus Law

Indonesia will shortly have a third omnibus law, the health law. A number of professional health care organizations expressed opposition.


Masyarakat Antusias Lihat Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman - Thamrin

23 hari lalu

Masyarakat Antusias Lihat Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman - Thamrin

Presiden Jokowi menghabiskan hari Minggu paginya dengan bersepeda di kawasan CFD Thamrin - Sudirman.


Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

24 hari lalu

Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

DPR dan pemerintah sedang menggodok RUU Sistem Kesehatan Nasional. Omnibus law kesehatan itu akan menghapus belasan UU tentang kesehatan.


Penggiat Anti Korupsi Kritik Perppu Cipta Kerja, Bandingkan Jokowi dan Soeharto

31 hari lalu

Penggiat Anti Korupsi Kritik Perppu Cipta Kerja, Bandingkan Jokowi dan Soeharto

Perppu Cipta Kerja terus mendapatkan kritikan. Indonesia dinilai pernah mengalami masa dimana masalah ekonomi lebih dikedepankan ketimbang demokrasi.


Debus Omnibus

31 hari lalu

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.