Selain Gugat PTUN, Tommy Soeharto Akan Laporkan Pidana Muchdi Pr

Reporter

Tangkapan layar Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, saat menghadiri Silaturahmi Nasional Partai Berkarya, yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 14 Agustus /2020 yang disiarkan melalui live streaming YouTube. ANTARA/Syaiful Hakim

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto mengatakan akan berjuang dan membela kebenaran terkait dualisme kepengurusan partainya, dimana Muchdi Pr diangkat sebagai ketua umum berdasarkan hasil Musyawarah Luar Biasa pada 11-12 Juli 2020.

"Kita prihatin dengan keadaan berbangsa dan bernegara kita, khususnya berpolitik kita setelah Golkar, PPP, dan kini melanda Partai Berkarya," kata Tommy saat berpidato dalam Silatuhrami Nasional DPP Partai Berkarya yang disiarkan secara daring melalui YouTube, Jumat 14 Agustus 2020.

Tommy berharap bisa kembali mengelola partainya secara sah, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH-04.AH.11.01 yang terbit 25 April 2018.

Oleh karena itu, pihaknya segera mengugat secara perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait penerbitan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham) tentang kepengurusan Partai Berkarya di bawah pimpinan Mayor Jenderal TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono.

"Kita juga melakukan laporan tindak pidana," katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, pihaknya akan kembali lagi mengelola partai ini sesuai dengan apa yang dicanangkan dan diberikan SK-nya dengan Nomor MHH-04.AH.11.01 yang terbit 25 April 2018.

Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Kepengurusan DPP Partai Berkarya hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa beberapa hari yang lalu.

"Diharapkan, melalui jalur hukum yang ditempuhnya, maka SK MENKUMHAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 dapat dianulir," tegas Tommy.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, menuturkan, Partai Berkarya bukan singkatan dari Partai Beringin Karya.

Ia menjelaskan Partai Berkarya merupakan reinkarnasi dari organisasi politik bernama Nasional Republik yang dulu dipimpin kader Partai Berkarya, Neneng A Tuty.

"Partai Berkarya dari sananya didirikan bukan singkatan apa-apa. Ini murni pandangan Tommy untuk menyebut nama Partai Berkarya yang bukan singkatan dari apa yang menamakan dirinya beringin karya atau apapun itu," ucap Priyo.

Ia pun menyatakan bahwa Partai Berkarya digagas dengan satu ikon yakni mendiang Presiden Soeharto.

Bahkan, masyarakat Indonesia tahu bahwa Partai Berkarya dipimpin oleh Tommy, putra bungsu mendiang Soeharto.

"Kalau kemudian ada partai yang tetap menamakan dirinya, mendompleng dengan nama Partai Berkarya, sementara dipimpin dengan tidak trahnya Pak Harto apakah itu masuk akal?" kata Priyo.

ANTARA






DJKN : Aset Jiwasraya dan Tommy Soeharto belum Laku Dilelang, Total Nilainya Rp 5,4 Triliun

11 hari lalu

DJKN : Aset Jiwasraya dan Tommy Soeharto belum Laku Dilelang, Total Nilainya Rp 5,4 Triliun

Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Joko Prihanto mengatakan aset Jiwasraya dan Tommy Soeharto belum laku dilelang


Tak Hanya Romahurmuziy, Ini Sederet Nama Eks Narapidana yang Kembali Berkiprah di Parpol

28 hari lalu

Tak Hanya Romahurmuziy, Ini Sederet Nama Eks Narapidana yang Kembali Berkiprah di Parpol

Eks Ketum PPP Romahurmuziy kembali menjadi pengurus di partai ramai menjadi pembicaraan. Berikut ini napi yang kembali masuk politik


LBH Jakarta Sebut Tim Adhoc Munir Perlu Dukungan Penuh Pemerintah

36 hari lalu

LBH Jakarta Sebut Tim Adhoc Munir Perlu Dukungan Penuh Pemerintah

Tim Adhoc Munir dinilai memerlukan dukungan penuh dari pemerintah. Presiden Jokowi diminta tampil ke publik membicarakan masalah ini.


Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024, Partai Berkarya Daftarkan Gugatan ke Bawaslu

45 hari lalu

Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024, Partai Berkarya Daftarkan Gugatan ke Bawaslu

Partai Berkarya mendaftarkan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu perihal tidak masuknya partai itu sebagai peserta Pemilu 2024.


Satgas BLBI Akui Kesulitan Lelang Aset Tommy Soeharto Senilai Rp 2,4 Triliun

14 Oktober 2022

Satgas BLBI Akui Kesulitan Lelang Aset Tommy Soeharto Senilai Rp 2,4 Triliun

Rionald mengatakan Satgas BLBI akan mengusahakan agar aset-aset itu dapat dimanfaatkan.


Aset Tommy Soeharto yang Dilelang Tak Kunjung Laku, Kemenkeu: Nilainya Tinggi

17 September 2022

Aset Tommy Soeharto yang Dilelang Tak Kunjung Laku, Kemenkeu: Nilainya Tinggi

Kemenkeu mengonfirmasi aset-aset milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang telah disita dan dilelang pemerintah tak kunjung laku.


Profil Muchdi Pr dan Perannya dalam Pusaran Kasus Pembunuhan Munir

13 September 2022

Profil Muchdi Pr dan Perannya dalam Pusaran Kasus Pembunuhan Munir

Sosok Muchdi Pr mendapat sorotan publik setelah peretas Bjorka membocorkan kronologis pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib.


Muchdi Pr Disebut Bjorka Dalang Pembunuhan Munir, Berikut Profilnya

12 September 2022

Muchdi Pr Disebut Bjorka Dalang Pembunuhan Munir, Berikut Profilnya

Muchdi Pr merupakan Danjen Kopassus dan Deputi V BIN yang sempat berkomunikasi dengan Pollycarpus sebagai pembunuh Munir.


Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Bjorka Ungkap Data Muchdi hingga Istana Presiden

11 September 2022

Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Bjorka Ungkap Data Muchdi hingga Istana Presiden

Topik tentang pembocor Bjorka membagikan tulisannya soal pembunuhan aktivis HAM Munir menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno Berita Hari Ini.


Muchdi Pr Disinggung Bjorka soal Munir, Sekjen Partai Berkarya: di Pengadilan Tak Terbukti

11 September 2022

Muchdi Pr Disinggung Bjorka soal Munir, Sekjen Partai Berkarya: di Pengadilan Tak Terbukti

Menurut Badaruddin,hacker Bjorka yang membuka kembali nama Muchdi Pr dalam kaitan kasus Munir memiliki niat tertentu.