Ardhito dan Gofar Tak Tahu Kampanye #Indonesiabutuhkerja Terkait Omnibus Law

Reporter

Ardhito Pramono, musisi jazz yang dianggap berhasil berperan sebagai Kale di Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi Ardhito Pramono dan penyiar radio Gofar Hilman mengunggah cuitan klarifikasi dan permintaan maaf kepada publik terkait video kampanye #Indonesiabutuhkerja. Mereka mengaku tidak mengetahui kampanye tersebut terkait dengan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang kini tengah berpolemik.

Gofar Hilman melalui akun Twitternya di @pergijauh pada Rabu, 13 Agustus 2020 mencuitkan sebuah utas. "Siang semuanya, di sini gue akan menjelaskan soal pekerjaan yang sempet gue ambil dan sekarang jadi perbincangan. Awalnya, gue dapat tawaran untuk bikin video soal kreatifitas di rumah dan gimana cara kreatif bertahan di masa PSBB," cuit Gofar.

Ia mengatakan dalam presentasi dan brief yang ia dapatkan tidak ada disebutkan soal RUU apapun. Begitu pula yang ia sampaikan di video maupun tulisan, menurutnya, tidak ada pernyataan terkait dukungan kepada RUU.

Atas video kampanye tersebut, Gofar mengaku salah karena teledor tidak melakukan riset lebih dalam sebelum dan setelah menerima pekerjaan. "Melalui tulisan ini, gue secara pribadi minta maaf, dan ke depannya gue dan tim akan lebih berhati-hati ketika menerima pekerjaan," ujarnya.

Ardhito yang juga membuat utas di Twitter, menjelaskan hal yang sama. Ia mengaku telah menerima pekerjaan dan dibayar atas itu. Namun menurutnya saat itu tidak ada keterangan apapun soal RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Betul bahwa saya meneirma brief untuk ikut dalam kampanye tagar #Indonesiabutuhkerja dan menerima bayaran. Seperti kerjasama saya dengan sebuah brand. Namun dalam brief yang saya terima dari publicist saya, tidak ada keterangan tentang Omnibus Law," tulis Ardhito melalui akun @ardhitoprmn, Jumat 14 Agustus 2020.

Ardhito mengaku sudah bertanya kepada pihak publicist apakah ada kepentingan politik dan isu RUU Cipta Kerja dalam kampanye tersebut. Menurut dia, publicist menuturkan bahwa tidak ada isu kepentingan apapun dalam kampanye tersebut.

Ia diberitahu bahwa tujuan kampanye tersebut hanya untuk menciptakan ketenangan di tengah pandemi.

Melalui klarifikasi tersebut, Ardhito mengatakan akan mengembalikan pembayaran yang ia terima dari kampanye tagar tersebut. "Atas permintaan maaf ini, hari ini saya sudah meminta publicist saya untuk mengembalikan pembayaran yang saya terima dari memposting tagar #indonesiabutuhkerja," tulis Ardhito Pramono.

Sebelumnya belasan artis tanah air mengunggah video kampanye dengan tagar #Indonesiabutuhkerja di akun sosial medianya. Video ini menuai berbagai sorotan dari warganet, karena bernada mendukung Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

FIKRI ARIGI






Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

2 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

3 hari lalu

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

Partai buruh menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk menolak Perpu Cipta Kerja.


The Hasty Health Omnibus Law

17 hari lalu

The Hasty Health Omnibus Law

Indonesia will shortly have a third omnibus law, the health law. A number of professional health care organizations expressed opposition.


Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

21 hari lalu

Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

DPR dan pemerintah sedang menggodok RUU Sistem Kesehatan Nasional. Omnibus law kesehatan itu akan menghapus belasan UU tentang kesehatan.


Penggiat Anti Korupsi Kritik Perppu Cipta Kerja, Bandingkan Jokowi dan Soeharto

28 hari lalu

Penggiat Anti Korupsi Kritik Perppu Cipta Kerja, Bandingkan Jokowi dan Soeharto

Perppu Cipta Kerja terus mendapatkan kritikan. Indonesia dinilai pernah mengalami masa dimana masalah ekonomi lebih dikedepankan ketimbang demokrasi.


Debus Omnibus

28 hari lalu

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.


Perpu Cipta Kerja Dinilai Langgengkan Pasal yang Mengancam Lingkungan Hidup

30 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Dinilai Langgengkan Pasal yang Mengancam Lingkungan Hidup

Satya Bumi juga menyoroti Perpu Cipta Kerja yang masih mempertahankan aturan yang memangkas hak masyarakat adat dalam penyusunan Amdal.


UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Satu-satunya Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ini Detail Aturannya

31 hari lalu

UU PPSK Tetapkan OJK Jadi Satu-satunya Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Ini Detail Aturannya

OJK diberi wewenang khusus sebagai lembaga satu-satunya yang melakukan penyidikan tidak pidana di sektor jasa keuangan.


Perpu Cipta Kerja Disebut untuk Genjot Investasi, Faisal Basri: Itu Investasinya Otot, Bukan Otak

31 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Disebut untuk Genjot Investasi, Faisal Basri: Itu Investasinya Otot, Bukan Otak

Faisal Basri menanggapi Perpu Cipta Kerja yang digadang-gadang pemerintah untuk mencapai target investasi pada tahun ini sebesar Rp 1.200 triliun.


Sebut Banyak Aturan Terbit di Luar Prosedur, Ekonom Senior Berikan Bukti Oligarki Ekonomi

31 hari lalu

Sebut Banyak Aturan Terbit di Luar Prosedur, Ekonom Senior Berikan Bukti Oligarki Ekonomi

Didin S Damanhuri menilai oligarki ekonomi akan semakin mengendalikan politik Indonesia pada tahun ini.