Ini Skandal Red Notice Djoko Tjandra yang Berujung 2 Jenderal Jadi Tersangka

Reporter

Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra yang ditangkap di Malaysia tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2020. Bareskrim Polri menangkap terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra yang telah buron selama 11 tahun di Malaysia. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Djoko Tjandra dan pengusaha Tommy Sumardi menjadi tersangka pemberi suap kepada jenderal polisi. Suap diduga diberikan terkait penerbitan surat jalan dan penghapusan red notice untuk Djoko.

"Untuk pemberi ini kami menetapkan saudara JST dan kedua adalah saudara TS," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono, di kantornya, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020.

Argo mengatakan kepolisian menjerat kedua orang itu dengan Pasal 5 ayat 1 dan pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP. Ancaman hukuman terhadap pemberi maksimal 5 tahun penjara.

Sementara, sebagai tersangka penerima kepolisian menetapkan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Brigadir Jenderal atau Brigjen Prasetijo Utomo.

Keduanya ditengarai menerima hadiah atau janji terkait penghapusan red notice dan surat jalan untuk Djoko Tjandra. Mereka dijerat dengan Pasal 5 ayat 2, pasal 11 dan 12 huruf a dan b UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP.

Skandal soal red notice ini bermula ketika terpidana perkara hak tagih Bank Bali tersebut keluar-masuk Indonesia tanpa tercatat di perlintasan Imigrasi. Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI saling menyalahkan. Diduga ada peran Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol dalam pencabutan red notice.






Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

13 jam lalu

Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan kuat dugaan proses razia dan karantina pekerja migran tersebut terdapat pelanggaran hak asasi.


Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

5 hari lalu

Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

Kantor Imigrasi Depok dinilai telah memenuhi persyaratan sebuah kantor yang dikategorikan wilayah birokrasi bersih dan melayani.


25 Ribu Wisatawan Mancanegara Berkunjung ke Batam Selama Perayaan Imlek 2574

8 hari lalu

25 Ribu Wisatawan Mancanegara Berkunjung ke Batam Selama Perayaan Imlek 2574

Pada hari biasa, kata Subki, jumlah pengunjung yang datang ke Batam biasanya hanya berkisar 1.000 sampai 2.000 orang saja.


Soal Perlintasan Buron KPK, Dirjen Imigrasi: Datanya Banyak, Bisa Dicek

8 hari lalu

Soal Perlintasan Buron KPK, Dirjen Imigrasi: Datanya Banyak, Bisa Dicek

Silmy Karim menyebut Imigrasi memiliki sejumlah data yang mungkin akan membantu pencarian para buron KPK.


WNA Kini Bisa Ajukan Visa Kunjungan dan Perpanjangan Melalui Website Molina Imigrasi

9 hari lalu

WNA Kini Bisa Ajukan Visa Kunjungan dan Perpanjangan Melalui Website Molina Imigrasi

Dirjen Imigrasi Silmy Karim mengatakan, Visa Kunjungan untuk wisata dan Pra-Investasi dapat diajukan WNA tanpa memerlukan penjamin atau sponsor.


Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

9 hari lalu

Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

Silmy Karim mengatakan Imigrasi mulai menggunakan pendekatan berbeda bagi investor yang ingin menanam modal di Indonesia.


Dirjen Imigrasi Resmikan 10 Autogate Bandara Soekarno-Hatta, Lebih Canggih

9 hari lalu

Dirjen Imigrasi Resmikan 10 Autogate Bandara Soekarno-Hatta, Lebih Canggih

Dengan autogate ini, pelintas cukup memindai halaman biodata paspor, setelah itu mengarahkan wajah ke kamera pengenal wajah (face recognition).


KPK Sebut Buron Kasus E-KTP Gagal Ditangkap Gara-gara Status Red Notice

9 hari lalu

KPK Sebut Buron Kasus E-KTP Gagal Ditangkap Gara-gara Status Red Notice

Buron kasus e-KTP Paulus Tannos bisa berpindah tempat dari Thailand sebelum dicokok oleh aparat penegak hukum.


Gagal Nyanyikan Lagu Kebangsaan, Warga Bangladesh Berpaspor India Ditahan

9 hari lalu

Gagal Nyanyikan Lagu Kebangsaan, Warga Bangladesh Berpaspor India Ditahan

Warga Bangladesh ini membuat paspor India yang Sah dengan dokumen-dokumen palsu.


Yasonna H Laoly: Peningkatan Ekonomi Prioritas Kerja Dirjen Imigrasi

9 hari lalu

Yasonna H Laoly: Peningkatan Ekonomi Prioritas Kerja Dirjen Imigrasi

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan peningkatan ekonomi menjadi prioritas kerja Direktorat Jenderal Imigrasi