TEMPO.CO, Jakarta - Sekolah Cikal menghibahkan merek Merdeka Belajar ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanpa kompensasi apapun.
Pendiri Cikal, Najelaa Shihab, mengatakan Cikal sebenarnya sudah menggunakan jargon ini sejak 2015. Tujuannya untuk menggerakkan perubahan pendidikan. Program ini pun, kata Najelaa, sudah dipraktikkan dalam kurikulum, pelatihan, dan publikasi Yayasan Guru Belajar.
“Atas masukan berbagai pihak, sekarang kami memperkuat surat pernyataan itu dengan keputusan menghibahkan hak atas merek Merdeka Belajar ke Kemendikbud,” kata Najelaa lewat keterangan tertulis pada Jumat, 14 Agustus 2020. Pengalihan hak atas merek ini diharapkan mengakhiri polemik penggunaan kata Merdeka Belajar.
Najelaa mengatakan penyerahan ini tanpa biaya atau kewajiban pembayaran apapun. "Dengan catatan, kami dan siapapun masih bisa menggunakannya tanpa kompensasi apapun untuk kepentingan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Najelaa.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan nama 'Merdeka Belajar' sebagai payung besar kebijakan pendidikan nasional.
Belakangan, beberapa pihak mempertanyakan penggunaan jargon tersebut. Sebab, Merdeka Belajar sudah sejak lama didaftarkan sebagai merek oleh Sekolah Cikal. Mereka ingin memastikan bahwa penggunaan idiom Merdeka Belajar tidak akan menimbulkan implikasi hukum di kemudian hari.
Najelaa mengatakan, pada 1 Maret 2018, Sekolah Cikal mendaftarkan hak atas merek Merdeka Belajar ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuannya, melindungi keberlangsungan upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini.
“Kami mendaftarkan hak atas merek, bukan hak paten. Sejak awal, kami tidak bermaksud untuk mencari keuntungan komersial. Sesuai yang kami nyatakan dan lakukan, selama ini kami tidak pernah mempersoalkan penggunaan Merdeka Belajar untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan”, kata Najelaa.
