Puan Maharani Bilang Penanganan Covid-19 Jadi Fokus Pengawasan DPR

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo menyerahkan RUU tentang APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada Ketua DPR Puan Maharani pada pembukaan masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2020. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menyebutkan penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya menjadi salah satu fokus pengawasan DPR.

"Pengawasan penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, baik itu yang menyangkut urusan bidang kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, UMKM, pendidikan, pilkada, pariwisata, dan bidang lain yang terdampak," kata dia, pada pidatonya pada rapat paripurna pembukaan masa sidang I Tahun 2020-2021, di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020.

DPR, kata dia, memahami dinamika kondisi saat ini membutuhkan langkah-langkah cepat dari pemerintah yang kewenangannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara.

Namun sesuai dengan tugas konstitusional, DPR akan memastikan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam memulihkan kondisi sosial dan ekonomi nasional tetap pada jalurnya.

"Yang dilakukan telah memenuhi peraturan perundang-undangan, memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tata kelola yang baik, dan mencegah moral hazard," kata dia.

Kemudian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan itu, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja.

Puan juga mengatakan DPR akan terus melakukan upaya untuk berkontribusi dalam memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.

"Pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan terbesar yang harus kita hadapi bersama-sama masyarakat dunia saat ini. Pandemi ini menguji komitmen masyarakat internasional untuk bekerja sama menyelesaikan masalah pandemi Covid-19 dan dampaknya," ujar dia.






Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

2 jam lalu

Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan dana operasional pemerintah desa paling banyak atau maksimal 3 persen dari pagu dana di desa


MRT Jakarta Catat Jumlah Penumpang Capai 61,2 Juta Selama 2019-2022

21 jam lalu

MRT Jakarta Catat Jumlah Penumpang Capai 61,2 Juta Selama 2019-2022

Dirut MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan jumlah pengguna atau ridership pada 24 Maret 2019 - 31 Desember 2022 sebanyak 61.292.496 orang. Rinciannya, pada 2019 dengan target 65.000 penumpang, realisasinya 86.270 penumpang. Pada 2020 dengan target 26.065 penumpang, realisasinya 27.122 penumpang.


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

22 jam lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

23 jam lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Walikota New York Cabut Aturan Wajib Vaksin Covid-19

1 hari lalu

Walikota New York Cabut Aturan Wajib Vaksin Covid-19

Kota New York tak lagi mewajibkan warganya untuk mendapatkan vaksin Covid-19.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

1 hari lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

1 hari lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

1 hari lalu

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.


Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

1 hari lalu

Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

Dengan adanya perjuangan dari kader PKB di DPR, Michael berharap larangan penggunaan plastik sekali pakai ini bakal semakin masif.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

1 hari lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.