Demo Tolak Omnibus Law Akan Warnai Pidato Kenegaraan Jokowi

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Buruh yang tergabung dalam KSPI melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI untuk menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Rabu, 29 Juli 2020.  Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tempo/Nurdiansah

    Buruh yang tergabung dalam KSPI melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI untuk menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Rabu, 29 Juli 2020. Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tempo/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) bakal menggelar unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia untuk menolak RUU Cipta Kerja atau omnibus law. Sebagian dari mereka beraksi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, yang sedang menyelenggarakan sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    "GEBRAK menilai Omnibus Law bertentangan dengan konstitusi negara karena banyak memuat pasal yang merugikan rakyat, mulai petani, buruh, nelayan hingga masyarakat adat," kata salah satu juru bicara Gebrak sekaligus Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 Agustus 2020.

    Dewi menjelaskan Gebrak nekat menggelar aksi di tengah pandemi Covid-19 lantaran DPR dan pemerintah yang ngotot melanjutkan membahas RUU bertipe Omnibus Law itu. "Meski sudah dihujani kritikan tajam dari berbagai pihak," tuturnya.

    Dewi menjelaskan unjuk rasa akan dimulai dari depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan lalu berlanjut ke Gedung DPR RI. "GEBRAK mendesak pemerintah dan DPR sebaiknya fokus memulihkan daya beli rakyat di tengah kemerosotan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi," ujarnya.

    Mereka juga meminta pemerintah dan DPR memulihkan daya beli rakyat dengan kepastian kerja dan perlindungan sosial. Mereka menilai daya beli ini tidak bisa ditingkatkan hanya dengan bantuan Rp 600.000.

    "Sebaliknya, omnibus law ada di sisi untuk menurunkan daya beli rakyat dengan menjauhkan kepastian kerja dan memunculkan kerja dengan upah murah," katanya. Selain itu, mereka mendesak pemerintah memperhatikan mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020, Peta Calon Kepala Daerah yang Terjangkit Covid-19

    Sejumlah kepada daerah terjangkit Covid-19 saat tahapan Pilkada 2020 berlangsung. Calon Bupati Berau bahkan meninggal akibat wabah virus corona.