Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra, KPK Berharap Ada Kejaksaan

Reporter

Djoko Tjandra (baju tahanan) saat akan diserahkan dari Tim Penyidik Bareskrim Mabes Polri ke Kejaksaan Agung, di Lobby Gedung Bareskrim, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Juli 2020. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan mendapatkan gambaran secara utuh dari gelar perkara yang dilakukan Bareskrim Polri di kasus Djoko Tjandra. Rencananya, gelar perkara Djoko atau Joko Tjandra akan dilakukan pada Jumat, 14 Agustus 2020. 

"Mudah-mudahan pada saat itu akan diundang juga dari Kejaksaan. Jadi secara utuh kita bisa mendapat bagaimana gambaran perbuatan pidana yang sebenarnya," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto, kemarin. Adapun gelar perkara itu perihal kasus dugaan korupsi berupa gratifikasi terkait pengurusan penghapusan red notice atas nama Djoko Tjandra.

"Secara resmi, besok hari Jumat pukul 13.30 WIB akan ada gelar perkara dan KPK termasuk salah satu pihak yang diundang dan bagi kami diundang atau tidak diundang, kami punya kewajiban melakukan supervisi," ungkap Karyoto.

Lebih lanjut, ia menuturkan, sejak awal KPK telah memonitor soal dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Djoko Tjandra. "Tentang koordinasi kasus Djoko Tjandra memang dari awal saya selaku Deputi Penindakan KPK karena value yang sekarang dikembangkan KPK adalah sinergi, dari awal kami sudah memonitor tentang tindak pidana ini," ujar dia.

Selain itu, ia juga mengapresiasi langkah dari Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung yang masing-masing telah menetapkan tersangka terkait kasus Djoko Tjandra. "Ini tentunya satu langkah yang bagus dan perlu kita apresiasi. Kemudian apabila dalam hal itu akan ada tersangka-tersangka lain, itu tidak menutup kemungkinan," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mencopot tiga petinggi Polri dalam perkara terbitnya surat jalan, penghapusan red notice, serta surat sehat bebas Covid-19 milik Djoko Tjandra.

Tiga perwira tinggi yang dicopot masing-masing Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Nugroho Wibowo. Bareskrim Polri pun telah menetapkan Prasetijo Utomo sebagai tersangka dalam kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra.

Sementara, Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji.
Pinangki diduga menerima USD 500 ribu terkait kasus Djoko Tjandra.

Baca juga: Kejagung: Gratifikasi Jaksa Pinangki dari Djoko Tjandra terkait Fatwa Hukum






Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

2 jam lalu

Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

KPK menggeledah kantor DInas PU Papua untuk terus mengusut kasus korupsi Lukas Enembe.


KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

19 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

20 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


Kasus Gagal Ginjal Akut Bertambah 2, Begini Kronologinya

1 hari lalu

Kasus Gagal Ginjal Akut Bertambah 2, Begini Kronologinya

Kementerian Kesehatan memaparkan kronologi bertambahnya korban gagal ginjal akut. Dua kasus baru ditemukan di Jakarta dengan satu korban meninggal.


Mengenal Oplos Beras, Salah Satu Modus Umum Mafia Beras

1 hari lalu

Mengenal Oplos Beras, Salah Satu Modus Umum Mafia Beras

Mengoplos beras menjadi salah satu modus mafia beras. Selain itu, ada pula sejumlah modus lainnya untuk mempermain harga beras di pasaran.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

1 hari lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

1 hari lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

1 hari lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

1 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.