DKPP Tidak Akan Cabut Sanksi Pemberhetian Evi Novida

Reporter

Ketua DKPP Muhammad. Foto: Humas DKPP

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan tidak akan mencabut sanksi pemberhentian tetap Evi Novida Ginting sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI karena dinilai melanggar kode etik.

"Kami sudah berkomitmen, bukan karena menang kalah, bahwa kami tidak akan mengubah harga diri putusan DKPP Nomor 317," ujar Ketua DKPP Muhammad dalam diskusi virtual, Kamis 13 Agustus 2020.

Meskipun Presiden Joko Widodo mencabut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P/2020 tentang pemberhentian secara tidak hormat anggota KPU periode 2017-2022, Evi Novida Ginting, hal itu tidak mempengaruhi putusan DKPP 317-PKE-DKPP/2019.

Ia mengatakan DKPP memutus persoalan etik, sementara belum terdapat lembaga banding etik di Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) disebutnya lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa persoalan hukum.

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, kata Muhammad, bukan hanya menerima suap atau memihak salah satu peserta pemilu, melainkan juga bertindak tidak profesional dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilu.

"Kita ini dipercaya rakyat, kalau kita tidak ahli, bisa rusak ini pemilu," kata Muhammad.

Muhammad menuturkan dalam perspektif hukum tata negara, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertugas membentuk undang-undang, salah satunya adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 yang di dalamnya merumuskan kelembagaan DKPP.

Untuk itu, putusan DKPP yang menyatakan Evi Ginting melanggar etika penyelenggara pemilu sudah sesuai dengan prosedur serta bersifat final dan mengikat.

ANTARA






Istri Bripka HK Bersyukur Polda Metro Pecat Suami dengan Status PTDH, Terbukti KDRT

7 hari lalu

Istri Bripka HK Bersyukur Polda Metro Pecat Suami dengan Status PTDH, Terbukti KDRT

Imelda Sinambela, seorang Bhayangkari yang mendapat KDRT psikis oleh suaminya merasa bersyukur suaminya, Bripka HK, dipecat tidak dengan hormat.


Dua Polisi Pasangan Sejenis di Bangka Belitung Dipecat

18 hari lalu

Dua Polisi Pasangan Sejenis di Bangka Belitung Dipecat

Polda Kepulauan Bangka Belitung memutuskan PTDH terhadap dua anggota polisi terkait dengan masalah LGBT.


Kilas Balik Pemecatan Ferdy Sambo, Hanya Sehari Gugatan ke Jokowi dan Kapolri Dicabut

39 hari lalu

Kilas Balik Pemecatan Ferdy Sambo, Hanya Sehari Gugatan ke Jokowi dan Kapolri Dicabut

Setelah layangkan gugatan ke Jokowi dan kapolri di PTUN Jakarta, Ferdy Sambo cabut gugatan itu sehari kemudian. Ini soal pemecatan Ferdy Sambo.


Ferdy Sambo Cabut Gugatan terhadap Presiden Jokowi dan Kapolri di PTUN

39 hari lalu

Ferdy Sambo Cabut Gugatan terhadap Presiden Jokowi dan Kapolri di PTUN

Kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis menyampaikan pencabutan itu setelah kliennya dengan rendah hati menerima kritik dan respons publik


Ferdy Sambo Gugat Jokowi dan Kapolri, Kompolnas Nilai Putusan PTDH Sudah Sesuai

39 hari lalu

Ferdy Sambo Gugat Jokowi dan Kapolri, Kompolnas Nilai Putusan PTDH Sudah Sesuai

Albertus menilai keputusan Polri untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ferdy Sambo sudah sesuai dengan berbagai pertimbangan


Jokowi Digugat Ferdy Sambo, Kejaksaan Agung Menunggu Surat Kuasa Khusus dari Presiden

40 hari lalu

Jokowi Digugat Ferdy Sambo, Kejaksaan Agung Menunggu Surat Kuasa Khusus dari Presiden

Kejaksaan Agung RI mengatakan masih menunggu Surat Kuasa Khusus dari Presiden Jokowi dalam kaitan dengan gugatan Ferdy Sambo


Polri Siap Hadapi Gugatan Ferdy Sambo terhadap Kapolri soal Pemecatan

40 hari lalu

Polri Siap Hadapi Gugatan Ferdy Sambo terhadap Kapolri soal Pemecatan

Dedi Prasetyo mengatakan Polri siap menghadapi gugatan Ferdy Sambo soal pemecatannya dari anggota Polri.


Tak Terima Dipecat, Ferdy Sambo Gugat Presiden Jokowi dan Kapolri ke PTUN

40 hari lalu

Tak Terima Dipecat, Ferdy Sambo Gugat Presiden Jokowi dan Kapolri ke PTUN

Ferdy Sambo menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke PTUN DKI Jakarta atas pemecatannya sebagai anggota Polri


Ini Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

47 hari lalu

Ini Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP dibentuk untuk menyelidiki pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran etik oleh anggota KPU dan anggota KPU provinsi.


Komisi II DPR akan Bahas Dugaan Kecurangan KPU Setelah Reses

48 hari lalu

Komisi II DPR akan Bahas Dugaan Kecurangan KPU Setelah Reses

Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa, mengatakan bakal bertanya ke KPU pusat ihwal dugaan intervensi verifikasi faktual partai politik.