KPK Selidiki Dugaan Pemerasan Kepala SMP di Indragiri Hulu Riau

Reporter

Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan tengah menyelidiki dugaan pemerasan terhadap 63 Kepala Sekolah Menengah Pertama di Kabupten Indragiri Hulu, Riau. Kepala sekolah itu diduga diperas oleh pegawai Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Riau.

“Benar ada kegiatan KPK di sana,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Kamis, 13 Agustus 2020.

Ali enggan menjelaskan detail perkara tersebut. Dia mengatakan tak bisa menjelaskan detail perkara karena masih di tahap penyelidikan. “Perkembangannya nanti kami sampaikan lebih lanjut,” kata dia.

Sementara, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Guru Indonesia Riau, Taufik Tanjung mengatakan ada 63 kepala sekolah yang diperiksa KPK di sebuah hotel berbintang di Riau hari ini. Kuasa hukum para kepala sekolah yang diduga menjadi korban pemerasan ini mengatakan pemeriksaan serupa telah dilakukan KPK sejak Selasa, 11 Agustus 2020.

Dia mengatakan para kepala sekolah diancam dijadikan tersangka penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah bila tak menyerahkan sejumlah uang. “Ancamannya ditakuti akan menjadi tersangka dan dicopot dari PNS,” kata dia.

Menurut dia, pemerasan telah terjadi sejak 2017 di Kabupaten Indragiri Hulu dan terus berlanjut hingga 2020. Ia mengatakan jumlah duit yang telah diserahkan oleh para kepala sekolah itu mencapai Rp 1,4 miliar. “Yang terakhir juga sudah dikasih, jadi totalnya lebih kurang Rp 1,4 miliar,” kata dia.






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

3 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

6 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

7 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

11 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Propam Polda Metro Ungkap Berbagai Pelanggaran Bripka Madih yang Mengaku Diperas Sesama Polisi

1 hari lalu

Propam Polda Metro Ungkap Berbagai Pelanggaran Bripka Madih yang Mengaku Diperas Sesama Polisi

Propam Polda Metro menyebut Bripka Madih yang mengaku diperas oleh penyidik saat mengurus sengketa tanah telah melakukan sejumlah pelanggaran.


Bripka Madih Sebut Penyidik Polisi Minta Uang Pelicin, Polda Metro Jaya: Ayahnya Telah Jual Tanah

1 hari lalu

Bripka Madih Sebut Penyidik Polisi Minta Uang Pelicin, Polda Metro Jaya: Ayahnya Telah Jual Tanah

Polda Metro Jaya akan mempertemukan penyidik kepolisian dengan Anggota Provos Polsek Jatinegara perihal dugaan pemerasan.


Kasus Polisi Peras Polisi, Polda Metro Jelaskan Kronologi Penjualan Tanah Milik Orang Tua Bripka Madih

1 hari lalu

Kasus Polisi Peras Polisi, Polda Metro Jelaskan Kronologi Penjualan Tanah Milik Orang Tua Bripka Madih

Polda Metro menjelaskan kronologi penjualan tanah yang dilakukan oleh orang tua Bripka Madih. Mengaku diperas sesama polisi.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

2 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.