LPDP Bantah Veronica Koman Sudah Pulang ke Indonesia Setelah Lulus

Reporter

Editor

Amirullah

Veronica Koman. SBS

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membantah pernyataan Veronica Koman yang bilang ia telah pulang ke Indonesia setelah dinyatakan lulus dari program magisternya di Australia. Dalam keterangan tertulis, LPDP menyatakan bahwa pada 2018 lalu, kepulangan Veronica masih ada dalam status belum lulus.

"Kembalinya VKL ke Indonesia pada 2018 adalah saat VKL belum lulus dari studinya sehingga kepulangan VKL ke Indonesia bukan dalam status yang bersangkutan sebagai alumni, namun sebagai awardee on going dan tidak dapat dianggap kembali ke Indonesia dalam konteks pemenuhan kewajiban alumni," tulis LPDP dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 13 Agustus 2020.

Dalam keterangan pribadinya, Veronica mengatakan datang ke Indonesia pada September 2018 setelah menyelesaikan program Master of Laws di Australian National University.

Namun, menurut LPDP, Veronica baru dinyatakan lulus pada Juli 2019. Ia disebut baru melaporkan kelulusan pada aplikasi sistem monitoring dan evaluasi LPDP pada tanggal 23 September 2019. Itu pun menurut mereka belum disampaikan secara lengkap.

Sesuai aturan LPDP, alumni harus kembali ke Indonesia untuk mengabdi. Namun, LPDP mengatakan Veronica tak kembali pulang hingga saat ini. Surat peringatan sampai dengan penagihan uang beasiswa pun diajukan pada Veronica.

Dari catatan LPDP, ada dua surat yang disampaikan pada Veronica. Pertama pada tanggal 24 Oktober 2019 telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang Sanksi Pengembalian Dana Beasiswa LPDP sebesar Rp. 773.876.918.

Selanjutnya pada 22 November 2019, telah diterbitkan Surat Penagihan Pertama kepada Veronica. Hingga kemudian pada 15 Februari 2020 lalu, menurut LPDP, Veronica mengajukan Metode Pengembalian Dana Beasiswa dengan cicilan 12 kali.

LPDP mengatakan cicilan pertama telah disampaikan ke kas negara pada April 2020 sebesar Rp 64,5 juta. Namun cicilan selanjutnya belum dibayarkan hingga diterbitkannya surat penagihan terakhir pada tanggal 15 Juli 2020.

"Jika belum dipenuhi VKL hingga batas waktu tertulis, maka penagihan selanjutnya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia," tulis keterangan resmi LPDP tersebut.






Sri Mulyani Minta Alumnus LPDP Kembali ke Tanah Air: Khawatir Makin Pintar Terus Lupa jadi Orang Indonesia

3 jam lalu

Sri Mulyani Minta Alumnus LPDP Kembali ke Tanah Air: Khawatir Makin Pintar Terus Lupa jadi Orang Indonesia

Sri Mulyani Indrawati punya harapan besar kepada alumnus penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Apa itu?


Pelaku Usaha Optimistis, PMI Sektor Manufatur Januari 2023 Meningkat

3 jam lalu

Pelaku Usaha Optimistis, PMI Sektor Manufatur Januari 2023 Meningkat

Sektor manufaktur nasional konsisten ekspansif selama 17 bulan berturut-turut. Secara keseluruhan, optimisme pelaku usaha di awal 2023 ini meningkat.


Dirut LPDP: Target Beasiswa Kemendikbud 282.334 Orang

1 hari lalu

Dirut LPDP: Target Beasiswa Kemendikbud 282.334 Orang

LPDP menyebut target beasiswa kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebanyak 282.334 orang.


Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

1 hari lalu

Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

Direktur Utama LPDP Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menyatakan, jumlah penerima beasiswa LPDP ditargetkan sebanyak 7.000 orang pada 2003.


Soal Kendaraan Listrik, Kemenkeu: Bagian dari Transformasi Industri

5 hari lalu

Soal Kendaraan Listrik, Kemenkeu: Bagian dari Transformasi Industri

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyebut rencana pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri.


Peminat Tinggi, Kuota SBN Seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 Ditambah Jadi Rp 15 Triliun

5 hari lalu

Peminat Tinggi, Kuota SBN Seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 Ditambah Jadi Rp 15 Triliun

Kemenkeu menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 menjadi sebesar Rp 15 triliun.


Mengupas tentang LPDP yang Dibuka Januari: Persyaratan, Cara Mendaftar hingga Dana yang Dibiayai

6 hari lalu

Mengupas tentang LPDP yang Dibuka Januari: Persyaratan, Cara Mendaftar hingga Dana yang Dibiayai

Beasiswa LPDP telah dibuka pada Januari 2023. Simak ulasan lengkap soal berbagai dokumen yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa ini.


Kementerian Keuangan Bentuk Sekretariat Ekosistem Perumahan

8 hari lalu

Kementerian Keuangan Bentuk Sekretariat Ekosistem Perumahan

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyebut sektor perumahan salah satu sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.


Kemenperin: Realisasi Anggaran 2022 Capai 98,13 Persen, Sekitar Rp2,53 Triliun

8 hari lalu

Kemenperin: Realisasi Anggaran 2022 Capai 98,13 Persen, Sekitar Rp2,53 Triliun

Kementerian Keuangan menggelontorkan anggaran sebesar Rp2,582 triliun kepada Kemenperin untuk menjalankan programnya.


ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

8 hari lalu

ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

Lemkapi mengabarkan bahwa penerapan tilang elektronik (ETLE) belum didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).