Terpidana Kasus Korupsi Hambalang Nazaruddin Resmi Bebas

Reporter

Editor

Amirullah

Polisi Kolombia menahan Muhammad Nazaruddin terdakwa korupsi pembangunan Wisma Atlet Palembang, di Bogota, 9 Agustus 2011. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini divonis 13 tahun penjara setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya serta serta korupsi wisma atlet. REUTERS/Dijin

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin resmi bebas dari penjara hari ini. “Iya (bebas murni),” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti, Kamis, 13 Agustus 2020.

Sebelum bebas murni, Nazaruddin sempat menjalani cuti menjelang bebas sejak Ahad, 14 Juni 2020. Ia kemudian menjalani cuti dengan pengawasan dan bimbingan dari Balai Pemasyarakatan Bandung hingga bebas pada 13 Agustus 2020.

Nazaruddin divonis untuk dua perkara, yakni korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang pada 2012 dan pencucian uang pada 2016.

Ia dihukum 6 tahun penjara untuk kasus pencucian uang dan 7 tahun penjara untuk korupsi Wisma Atlet. Total hukumannya adalah 13 tahun penjara dan dijalani sejak 2012. Seharusnya Nazaruddin masih mendekam di penjara hingga 2024, namun ia mendapatkan remisi 45 bulan 120 hari.

Ditjen Pemasyarakatan menyatakan remisi diberikan karena Nazaruddin berstatus justice collaborator. Namun, KPK menyatakan tidak pernah memberikan JC kepada Nazaruddin. Meski demikian, KPK mengakui Nazaruddin membantu membongkar kasus korupsi.






Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

17 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

1 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

1 hari lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.


KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

1 hari lalu

KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

KPK menjadwalkan panggilan pada Dito Mahendra sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

2 hari lalu

Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dalam kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh.


KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

2 hari lalu

KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan empat tersangka.


Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

2 hari lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

3 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.