KPK Utus Pejabat Kedeputian Penindakan Ikut Gelar Perkara Djoko Tjandra

Reporter

Editor

Amirullah

Djoko Tjandra (baju tahanan) saat akan diserahkan dari Tim Penyidik Bareskrim Mabes Polri ke Kejaksaan Agung, di Lobby Gedung Bareskrim, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Juli 2020. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan lembaganya telah menerima undangan untuk hadir ke gelar perkara kasus penghapusan red notice Djoko Tjadra. Gelar perkara itu akan digelar Badan Reserse Kriminal Polri pada Jumat, 14 Agustus 2020.

“Undangan gelar perkara DT di Bareskrim sudah diterima,” kata Nawawi lewat pesan singkat, Kamis, 13 Agustus 2020.

Nawawi mengatakan KPK telah menunjuk pejabat dari Kedeputian Penindakan untuk menghadiri gelar perkara tersebut. Dia mengapresiasi undangan dari Bareskrim. Dia menilai kepolisian cukup transparan dalam menangani perkara Djoko Tjandra.

Ia berharap koordinasi seperti dapat berlanjut ke depannya. “Model kinerja seperti ini sangat baik dalam peningkatan sinergi, koordinasi dan supervisi antar lembaga pemberantasan korupsi,” ujar dia.

Dalam gelar perkara besok, Bareskrim akan menentapkan tersangka dalam kasus penghapusan red notice atas nama Djoko Tjandra. Penghapusan itu menjadi penyebab buronon kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Bareskrim menduga telah terjadi tindak pidana korupsi berupa pemberian suap dan gratifikasi terkait penghapusan itu.

Penghapusan red notice Djoko Tjandra sudah membuat dua jenderal polisi dicopot dari jabatannya. Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigadir Jenderal Slamet Nugroho Slamet Wibowo dicopot dari jabatannya setelah diketahui mengirim surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi perihal telah terhapusnya nama Djoko dari red notice internasional.

Adapun Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte juga ikut dicopot lantaran dianggap tidak mengawasi bawahannya.






4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

10 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

17 jam lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

18 jam lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

23 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

1 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

1 hari lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Ingin Menikah dengan Anggota Polri? Begini Persyaratannya

2 hari lalu

Ingin Menikah dengan Anggota Polri? Begini Persyaratannya

Aturan menikah bagi anggota Polri tertuang dalam Perpol Nomor 6 Tahun 2018.


Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

2 hari lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?