Erick Thohir Sebut Program Subsidi Pulsa Menunggu Keputusan Tiga Kementerian

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) sebelum memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 20 Juli 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan/POOL

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) sebelum memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 20 Juli 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan/POOL

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan sejumlah kementerian masih membahas pelaksanaan program bantuan pulsa. Dia mengatakan program subsidi itu masih dibahas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Keuangan.

    “Untuk khususnya pulsa, tentu masih ada diskusi antara Kemendikbud, Kominfo dan Kementerian Keuangan, apakah subsidi bisa segera digelontorkan,” kata Menteri BUMN itu di Mabes Polri, Jakarta, 13 Agustus 2020.

    Erick mengatakan nantinya bantuan pulsa itu akan diberikan kepada dosen, guru, mahasiswa dan murid. Erick mengatakan belum bisa melaksanakan program ini, sebelum diskusi antara tiga kementerian itu selesai.

    “Komite ini tidak memegang uang, kami hanya memastikan percepatan, dukungan dan sinkronisasi, program-program tetap di bawah kementerian,” ujar dia.

    Pemerintah merencanakan memberi bantuan pulsa bagi pengajar dan pelajar untuk mendukung program Pembelajaran Jarak Jauh di tengah pandemi Covid-19. Program ini rencananya akan menggandeng PT Telkom.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.