Diduga Bantu Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Terancam Hukuman 5 Tahun Penjara

Pinangki Sirna Malasari. foto/facebook

TEMPO.CO, JakartaJaksa Pinangki Sima Malasari berpotensi terancam pidana hukuman penjara hingga lima tahun. Hal tersebut karena Pinangki dibidik Pasal 5 Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Pasal sangkaan sebagaimana yang saya sampaikan tadi pegawai negeri yang diduga menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf b, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," kata Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Hari Setiyono dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan Agung, Rabu 12 Agustus 2020.

Menurut Pasal 5 bagi pemberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Begitu pula bagi pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima pemberian atau janji tersebut.

Keduanya dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Pidana denda paling sedikit Rp 50 juta, dan paling banyak Rp 250 juta.

Pinangki sebelumnya menjalani serangkaian pemeriksaan lantaran pernah bertemu Djoko Tjandra di Malaysia. Hasil dari pemeriksaan internal tersebut, Pinangki dinyatakan melanggar disiplin karena ke luar negeri tanpa izin sebanyak sembilan kali sepanjang 2019.

Hari mengatakan sejauh ini Jaksa Pinangki diduga menerima suap sebesar US$ 500 ribu atau sekitar Rp 7,4 miliar. Namun, Hari mengatakan masih mendalami duit itu di proses penyidikan.

Kejaksaan Agung kini telah menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka. Menurut hasil penyidikan, bukti-bukti disebut mencukupi untuk menetapkan Pinangki sebagai tersangka.






Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

5 jam lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

13 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Bareskrim Buka Kembali Penyelidikan Kasus KSP Indosurya: dari Penipuan hingga Pencucian Uang

2 hari lalu

Bareskrim Buka Kembali Penyelidikan Kasus KSP Indosurya: dari Penipuan hingga Pencucian Uang

Bareskrim menyebut penyelidikan kasus KSP Indosurya berkaitan dengan perkara pokoknya (penipuan dan penggelapan) maupun tindak pidana pencucian uang.


Ini Alasan Kejaksaan Agung Ajukan Banding 5 Terdakwa Korupsi Minyak Goreng

4 hari lalu

Ini Alasan Kejaksaan Agung Ajukan Banding 5 Terdakwa Korupsi Minyak Goreng

JPU menilai vonis terdakwa korupsi minyak goreng tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.


Terdakwa Kasus Korupsi Dana Tabungan Perumahan TNI AD Divonis 16 Tahun Penjara

4 hari lalu

Terdakwa Kasus Korupsi Dana Tabungan Perumahan TNI AD Divonis 16 Tahun Penjara

Terdakwa kasus korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari, divonis 16 tahun


Pengadaannya Diduga Dikorupsi di Kominfo, Kenali Jenis-jenis Tower BTS

5 hari lalu

Pengadaannya Diduga Dikorupsi di Kominfo, Kenali Jenis-jenis Tower BTS

Tower BTS memiliki tiga macam, yakni tower empat kaki, tower tiga kaki dan tower satu kaki.


Ajukan Kasasi, Kejaksaan Agung Anggap Vonis Lepas Pemilik Indosurya Keliru

5 hari lalu

Ajukan Kasasi, Kejaksaan Agung Anggap Vonis Lepas Pemilik Indosurya Keliru

KSP Indosurya tidak pernah melakukan rapat pertanggungjawaban tertinggi, serta produk yang dijual tidak masuk akal.


Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

8 hari lalu

Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menghitung kerugian kasus korupsi BTS di Kominfo.


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Usman Kansong Diperiksa Kejaksaan Agung

10 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Usman Kansong Diperiksa Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Usman Kansong terkait kasus korupsi BTS.


ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

11 hari lalu

ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

Lemkapi mengabarkan bahwa penerapan tilang elektronik (ETLE) belum didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).