Bupati Agam Jadi Tersangka, Gerindra: Polisi Harus Jaga Netralitas Pilkada 2020

Bupati Agam, Dr. Indra Catri terima Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2020.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Sumatera Barat menetapkan Bupati Agam Indra Catri sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Mulyadi. Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade, menduga ada persaingan politik di balik penetapan status tersangka itu.

Partai Gerindra telah memutuskan mengusung Indra Catri sebagai calon Wakil Gubernur Sumatera Barat mendampingi Nasrul Abit. Adapun Mulyadi diusung Partai Demokrat sebagai calon gubernur Sumatera Barat berdampingan dengan Ali Mukhni.

Andre mengatakan tidak ada upaya lobi-lobi dari Gerindra terhadap pimpinan Partai Demokrat untuk meminta Mulyadi mencabut laporannya. "Tidak ada. Biarkan masyarakat menilai tapi diduga ada yang takut kalah dalam kontestasi pilkada ini," katanya saat dihubungi Tempo, Rabu, 12 Agustus 2020.

Andre menuturkan Partai Gerindra telah mengirimkan surat kepada Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait hal ini. "Kami keberatan terhadap status tersangka," ujar dia.

Menurut Andre, pihaknya sudah meminta klarifikasi dari Indra terkait kasusnya. Atas dasar itu Gerindra memutuskan melayangkan protes. "Kami minta kepolisian menjaga netralitas dalam Pilkada 2020 ini," tuturnya.

Kepolisian Daerah Sumatera Barat menetapkan Indra dan Sekretaris Daerah Agam Martias Wanto sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian terhadap anggota DPR RI Mulyadi melalui akun Facebook palsu Mar Yanto. Sama seperti Indra, Mulyadi akan maju di pilgub Sumbar 2020 sebagai calon gubernur berpasangan dengan Ali Mukhni.

Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Komisaris Besar Satake Bayu mengatakan surat penetapan tersangka Indra Catri dan Martias Wanto sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. 

Ia menjelaskan penetapan tersangka Indra dan Martias Wanto merupakan hasil pendalaman dari tiga tersangka sebelumnya, yaitu Edi Syofiar seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Robi Putra (33 tahun) pegawai honorer di Kabupaten Agam serta Rozi Hendra (50) (swasta) juga di Kabupaten Agam.

Ia mengatakan penetapan ini setelah polisi melakukan penyidikan dan mengambil keterangan dari sejumlah ahli mulai dari ahli bahasa, ahli IT, kriminolog dan lainnya. Hasil gelar perkara di Bareskrim Polri pada Jumat, 7 Agustus 2020 keduanya dinyatakan sebagai tersangka.

Indra ditetapkan sebagai tersangka tambahan berdasarkan surat tap/33/VII/Reg 2.5/2020/Ditreskrimsus tanggal 10 Agustus 2020. Sementara Martias Wanto berdasarkan berdasarkan surat tap/32/VII/Reg 2.5/2020/Ditreskrimsus tanggal 10 Agustus 2020.

Hingga saat ini polisi belum melakukan penahanan terhadap Indra Catri dan Martias Wanto walaupun keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Belum ditahan, ini kan baru penetapan, nanti akan dilakukan pemeriksaan, dan lanjutan nanti kita tunggu perkembangan," kata Bayu.






Kader Gerindra Depok Diminta Ramaikan HUT-15 Partai dan Jangan Gontok-gontokan

12 jam lalu

Kader Gerindra Depok Diminta Ramaikan HUT-15 Partai dan Jangan Gontok-gontokan

Puncak perayaan HUT ke-15 Partai Gerindra di Kota Depok diselenggarakan di Sawangan pada Sabtu pekan depan


Soal Capres dan Cawapres KIR, PKB: Diumumkan Sebelum Ramadan

16 jam lalu

Soal Capres dan Cawapres KIR, PKB: Diumumkan Sebelum Ramadan

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebutkan capres dan cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Raya (KIR) rencananya akan diumumkan sebelum Ramadan.


PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

1 hari lalu

PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

PDIP menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan anggota dewan dipilih hanya karena popularisme dan nepotisme.


Rizky Billar dan Lesti Kejora Sambangi Polda Metro, Putuskan Berdamai dengan Tersangka Pengancaman

1 hari lalu

Rizky Billar dan Lesti Kejora Sambangi Polda Metro, Putuskan Berdamai dengan Tersangka Pengancaman

Rizky Billar dan Lesti Kejora didampingi oleh kuasa hukumnya, Sandrakh Seskoadi mendatangi Polda Metro Jaya untuk berdamai dengan sosok pengancam dirinya. Keputusan yang dilakukan Billar dipilih karena dia tidak tega bahwa A (inisial pengancam) mempunyai anak dan istri. A ditangkap tim Ditretkrimsus unit cyber Polda Metro Jaya di Medan.


Langkah Politik Suami Yenny Wahid, Dhohir Farisi dari Gerindra ke PSI, Ini Profilnya

1 hari lalu

Langkah Politik Suami Yenny Wahid, Dhohir Farisi dari Gerindra ke PSI, Ini Profilnya

PSI mengumumkan suami Yenny Wahid, Dhohir Farisi berkontribusi dalam Pemilu 2024 sebagai Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu 2024. Ini langkah politiknya


Gerindra Berharap Koalisi Besar, PDIP Terbuka untuk Reuni

2 hari lalu

Gerindra Berharap Koalisi Besar, PDIP Terbuka untuk Reuni

PDIP membalas harapan Gerindra memiliki koalisi besar dengan membuka pintu.


Gerindra Sebut Ingin Koalisi Besar, Tidak Hanya dengan PKB

2 hari lalu

Gerindra Sebut Ingin Koalisi Besar, Tidak Hanya dengan PKB

Gerindra ingin koalisi yang lebih besar lagi bersama PKB. Mereka berharap partai lain tak menutup pintunya untuk berkoalisi.


Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

3 hari lalu

Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

Rencana Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi yang ingin terjun ke dunia politik menuai beragam respons dari banyak parpol. Siapa siap tampung?


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

3 hari lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


PKB Sebut Maret Jadi Batas Waktu Penentuan Capres-Cawapres Koalisi KIR

3 hari lalu

PKB Sebut Maret Jadi Batas Waktu Penentuan Capres-Cawapres Koalisi KIR

Jazilul Fawaid mengatakan PKB bersama Partai Gerindra punya limitasi untuk menentukan capres dan cawapres pada Maret 2023