Kasus Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Diduga Terima Duit 500 Ribu Dolar Amerika

Pinangki Sirna Malasari. foto/facebook

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan sejauh ini Jaksa Pinangki diduga menerima suap sebesar US$ 500 ribu atau sekitar Rp 7,4 miliar.

“Adapun hasil pemeriksaan pengawasan itu kan diduga US$ 500 ribu,” kata Hari di kantor Kejaksaan Agung, Rabu 12 Agustus 2020. Namun, Hari mengatakan masih mendalami duit itu di proses penyidikan.

Kejaksaan Agung menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka. Menurut hasil penyidikan, bukti-bukti disebut mencukupi untuk menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka.

“Berdasarkan bukti yang cukup tadi malam menetapkan tersangka dengan inisial PSN,” ujar Hari.

Setelah ditetapkan tersangka tadi malam penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap Jaksa Pinangki. Penahanan tersebut akan dilakukan selama 20 hari ke depan.

Pinangki sebelumnya menjalani serangkaian pemeriksaan lantaran pernah bertemu Djoko Tjandra di Malaysia. Hasil dari pemeriksaan internal tersebut, Pinangki dinyatakan melanggar disiplin karena ke luar negeri tanpa izin sebanyak sembilan kali sepanjang 2019.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kemudian mencopot Jaksa Pinangki dari jabatan lamanya, Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.






Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

3 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Bareskrim Buka Kembali Penyelidikan Kasus KSP Indosurya: dari Penipuan hingga Pencucian Uang

2 hari lalu

Bareskrim Buka Kembali Penyelidikan Kasus KSP Indosurya: dari Penipuan hingga Pencucian Uang

Bareskrim menyebut penyelidikan kasus KSP Indosurya berkaitan dengan perkara pokoknya (penipuan dan penggelapan) maupun tindak pidana pencucian uang.


Ini Alasan Kejaksaan Agung Ajukan Banding 5 Terdakwa Korupsi Minyak Goreng

4 hari lalu

Ini Alasan Kejaksaan Agung Ajukan Banding 5 Terdakwa Korupsi Minyak Goreng

JPU menilai vonis terdakwa korupsi minyak goreng tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.


Terdakwa Kasus Korupsi Dana Tabungan Perumahan TNI AD Divonis 16 Tahun Penjara

4 hari lalu

Terdakwa Kasus Korupsi Dana Tabungan Perumahan TNI AD Divonis 16 Tahun Penjara

Terdakwa kasus korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari, divonis 16 tahun


Pengadaannya Diduga Dikorupsi di Kominfo, Kenali Jenis-jenis Tower BTS

5 hari lalu

Pengadaannya Diduga Dikorupsi di Kominfo, Kenali Jenis-jenis Tower BTS

Tower BTS memiliki tiga macam, yakni tower empat kaki, tower tiga kaki dan tower satu kaki.


Ajukan Kasasi, Kejaksaan Agung Anggap Vonis Lepas Pemilik Indosurya Keliru

5 hari lalu

Ajukan Kasasi, Kejaksaan Agung Anggap Vonis Lepas Pemilik Indosurya Keliru

KSP Indosurya tidak pernah melakukan rapat pertanggungjawaban tertinggi, serta produk yang dijual tidak masuk akal.


Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

8 hari lalu

Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menghitung kerugian kasus korupsi BTS di Kominfo.


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Usman Kansong Diperiksa Kejaksaan Agung

10 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Usman Kansong Diperiksa Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Usman Kansong terkait kasus korupsi BTS.


ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

11 hari lalu

ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

Lemkapi mengabarkan bahwa penerapan tilang elektronik (ETLE) belum didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).


Kasus KSP Indosurya Dianggap Ranah Perdata, PSI: Hakim Seharusnya Punya Rasa Kemanusiaan

11 hari lalu

Kasus KSP Indosurya Dianggap Ranah Perdata, PSI: Hakim Seharusnya Punya Rasa Kemanusiaan

PSI menilai majelis hakim seharusnya memiliki rasa kemanusiaan dalam memutuskan vonis untuk terdakwa kasus penipuan KSP Indosurya, Henry Surya.