5 Hal Seputar Pedoman Izin Jaksa Agung dalam Pemeriksaan Anak Buahnya

Jaksa Agung ST Burhanuddin. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, JakartaJaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah mencabut pedoman yang mengatur pemberian izin dalam pemeriksaan anak buahnya oleh institusi lain. Pedoman bernomor 7 Tahun 2020 itu bertanggal 6 Agustus 2020.

Aturan ini, langsung dicabut tak lama setelah diketahui publik. Berikut fakta-fakta seputar aturan tersebut:

1. Jaksa Sudah Lama Mengkaji Aturan Ini 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan Kejaksaan sudah lama mengkaji aturan itu.

Dalam aturan itu disebutkan, izin Jaksa Agung dalam pemeriksaan diperlukan agar jaksa tak mendapatkan intimidasi atau intervensi saat menangani kasus. “Ini hanya pedoman saja, tidak ada terkait dengan apapun,” kata Hari Selasa, 11 Agustus 2020.

Dalam aturan itu juga disebutkan, institusi yang ingin memeriksa sampai menahan jaksa mesti bersurat ke kejaksaan. Surat itu nantinya akan dikaji oleh Asisten Umum Jaksa Agung dan pejabat lainnya untuk mengetahui sangkaan itu benar atau tidak hingga akhirnya diterbitkan izin.

2. Pimpinan KPK Kritik Aturan Ini

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengkritik terbitnya aturan itu. Ia menganggap aturan itu menimbulkan sinisme dan kecurigaan publik.

“Karena mengeluarkan aturan ini saat pandemi kasus Djoko Tjandra dan pemeriksaan Jaksa Pinangki,” kata dia.

Seperti diketahui, Jaksa Pinangki Sirna Malasari saat ini terseret kasus Djoko Tjandra yang bisa keluar masuk Indonesia tanpa terdeteksi. Ia diduga pernah bertemu dengan Djoko Tjandra di Malaysia dan dugaan penerimaan gratifikasi.

3. Diduga Terkait Jaksa Pinangki

Indonesia Corruption Watch menduga aturan itu masih terkait dengan kasus Jaksa Pinangki. ICW menduga aturan itu terbit agar kasus Pinangki tak diambil alih lembaga lain. “ICW menduga keras hal itu,” kata dia.

4. Jaksa Mencabut Aturan Ini 

Mendapat kritikan dari banyak pihak, Jaksa Agung ST Burhanuddin akhirnya mencabut aturan itu. Alasannya, pemberlakuan aturan itu dinilai belum tepat.

“Dengan pertimbangan telah menimbulkan disharmoni antar bidang tugas, sehingga pemberlakuannya saat ini dipandang belum tepat, dengan ini pedoman dicabut,” kata Hari Setiyono, 11 Agustus 2020.

5. Cari Penyebar

Hari mengatakan pedoman itu sebenarnya belum resmi dikeluarkan oleh Biro Hukum Kejaksaan Agung.

Dia menduga beredarnya pedoman itu di media sosial WhatsApp dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. “Oleh karena itu akan dilakukan penelusuran terhadap siapa yang mengedarkannya,” kata dia.






Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Usman Kansong Diperiksa Kejaksaan Agung

15 jam lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Usman Kansong Diperiksa Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Usman Kansong terkait kasus korupsi BTS.


ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

1 hari lalu

ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

Lemkapi mengabarkan bahwa penerapan tilang elektronik (ETLE) belum didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).


Kasus KSP Indosurya Dianggap Ranah Perdata, PSI: Hakim Seharusnya Punya Rasa Kemanusiaan

1 hari lalu

Kasus KSP Indosurya Dianggap Ranah Perdata, PSI: Hakim Seharusnya Punya Rasa Kemanusiaan

PSI menilai majelis hakim seharusnya memiliki rasa kemanusiaan dalam memutuskan vonis untuk terdakwa kasus penipuan KSP Indosurya, Henry Surya.


Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Kejagung: Perkara Bukan Pidana tapi Perdata

1 hari lalu

Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Kejagung: Perkara Bukan Pidana tapi Perdata

Selain Henry, terdakwa Kasus KSP Indosurya lainnya juga didakwa bebas.


2 Terdakwa Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD akan Divonis Akhir Januari

3 hari lalu

2 Terdakwa Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD akan Divonis Akhir Januari

Dua terdakwa korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat 2013-2020 yang merugikan negara hingga Rp 133 miliar divonis 31 Januari


Korban KSP Indosurya Kecewa Vonis Lepas June Indria

4 hari lalu

Korban KSP Indosurya Kecewa Vonis Lepas June Indria

Vonis lepas ini mengkhawatirkan korban Indosurya apabila nanti putusan yang sama diberikan kepada Henry Surya.


Bos Indosurya Divonis Bebas, Kuasa Hukum Korban Fokus Gugatan Ganti Kerugian

4 hari lalu

Bos Indosurya Divonis Bebas, Kuasa Hukum Korban Fokus Gugatan Ganti Kerugian

Bersama June Indria, dia disebut menawarkan produk KSP Indosurya dengan menjanjikan bunga keuntungan tinggi mencapai 8 hingga 11 persen.


Kejaksaan Agung Sebut Tuntutan terhadap Richard Eliezer Sudah Mengakomodir Status JC

5 hari lalu

Kejaksaan Agung Sebut Tuntutan terhadap Richard Eliezer Sudah Mengakomodir Status JC

Kejaksaan Agung mengatakan tuntutan 12 tahun tersebut dibuat berdasarkan fakta Richard Eliezer atau Bharada E merupakan eksekutor utama


Kejaksaan Agung Akan Ajukan Kasasi Putusan Bebas Terdakwa Perkara KSP Indosurya

5 hari lalu

Kejaksaan Agung Akan Ajukan Kasasi Putusan Bebas Terdakwa Perkara KSP Indosurya

Terdakwa kasus KSP Indosurya divonis bebas hakim. Kejaksaan Agung akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas vonis bebas itu.


LPSK Sebut Tuntutan Richard Eliezer Bikin Orang Enggan Menjadi Justice Collaborator

6 hari lalu

LPSK Sebut Tuntutan Richard Eliezer Bikin Orang Enggan Menjadi Justice Collaborator

LPSK menyatakan tuntutan terhadap Richard Eliezer akan membuat orang berpikir dua kali untuk menjadi justice collaborator.