Periksa Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, ICW: Tak Boleh Ada Perlakukan Khusus

Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana dan Lalola Easter, saat diskusi di Kantor Pusat ICW, di Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad, 28 April 2019. TEMPO/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Corruption Watch atau ICW menduga dikeluarkannya Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Jaksa mesti seizin Jaksa Agung terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Malasari. Pedoman dalam beleid anyar tersebut diduga agar perkara tindak pidana yang baru saja disidik oleh Kejaksaan terkait dengan oknum jaksa tersebut tidak bisa diambil alih begitu saja oleh penegak hukum.

"Penting untuk ditegaskan bahwa dengan menggunakan asas hukum equality before the law, maka setiap pihak, termasuk jaksa sekalipun, tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana lewat keterangan tertulis diterima Tempo, Jakarta, 11 Agustus 2020.

Sementara itu, jelas Kurnia, Pasal 112 KUHAP juga telah mengatakan bahwa penyidik dapat memanggil saksi maupun tersangka. Kedua subjek hukum tersebut wajib memenuhi panggilan penegak hukum tanpa adanya mekanisme perizinan tertentu oleh pihak manapun.

ICW bahkan meminta agar penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi, baik suap atau gratifikasi, yang dikeluarkan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari dapat ditangani oleh KPK. Mengingat lembaga anti rasuah tersebut memiliki kewenangan berupa koordinasi, supervisi, dan mengambil alih perkara yang ditangani oleh penegak hukum lain.

"Hal ini penting untuk menjamin objektivitas penanganan perkara agar tidak terjadi nuansa konflik kepentingan dalam penanganan perkara tersebut," jelas Kurnia.

Seperti dikutip dari Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 yang diterbitkan Kejaksaan Agung, menegaskan bahwa Pedoman tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada jaksa untuk dapat menjalankan profesinya tanpa mendapatkan intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya.

YEREMIAS A. SANTOSO






Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

4 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Bareskrim Buka Kembali Penyelidikan Kasus KSP Indosurya: dari Penipuan hingga Pencucian Uang

2 hari lalu

Bareskrim Buka Kembali Penyelidikan Kasus KSP Indosurya: dari Penipuan hingga Pencucian Uang

Bareskrim menyebut penyelidikan kasus KSP Indosurya berkaitan dengan perkara pokoknya (penipuan dan penggelapan) maupun tindak pidana pencucian uang.


Ini Alasan Kejaksaan Agung Ajukan Banding 5 Terdakwa Korupsi Minyak Goreng

4 hari lalu

Ini Alasan Kejaksaan Agung Ajukan Banding 5 Terdakwa Korupsi Minyak Goreng

JPU menilai vonis terdakwa korupsi minyak goreng tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.


Terdakwa Kasus Korupsi Dana Tabungan Perumahan TNI AD Divonis 16 Tahun Penjara

4 hari lalu

Terdakwa Kasus Korupsi Dana Tabungan Perumahan TNI AD Divonis 16 Tahun Penjara

Terdakwa kasus korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari, divonis 16 tahun


Pengadaannya Diduga Dikorupsi di Kominfo, Kenali Jenis-jenis Tower BTS

5 hari lalu

Pengadaannya Diduga Dikorupsi di Kominfo, Kenali Jenis-jenis Tower BTS

Tower BTS memiliki tiga macam, yakni tower empat kaki, tower tiga kaki dan tower satu kaki.


Ajukan Kasasi, Kejaksaan Agung Anggap Vonis Lepas Pemilik Indosurya Keliru

5 hari lalu

Ajukan Kasasi, Kejaksaan Agung Anggap Vonis Lepas Pemilik Indosurya Keliru

KSP Indosurya tidak pernah melakukan rapat pertanggungjawaban tertinggi, serta produk yang dijual tidak masuk akal.


ICW Anggap Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Suburkan Oligarki

7 hari lalu

ICW Anggap Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Suburkan Oligarki

ICW menemukan setidaknya ada tiga masalah jika usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa diakomodasi.


Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

8 hari lalu

Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menghitung kerugian kasus korupsi BTS di Kominfo.


Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

9 hari lalu

Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

ICW menyarankan kepada Tito Karnavian agar melihat data KPK. Sejak 2004 hingga 2022, setidaknya ada 178 kepala daerah diproses hukum kasus korupsi.