Periksa Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Polri Sebut Tak Ada yang Salah

Reporter

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono menggelar konferensi pers ihwal terbitnya surat jalan Joko Tjandra dari institusinya, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu, 15 Juli 2020. Tempo/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI atau Polri menilai tidak ada yang salah dari pedoman yang dikeluarkan Kejaksaan Agung ihwal harus adanya izin dari pimpinan jika institusi lain ingin memeriksa jaksa yang diduga sedang berperkara.

"Ya memang seperti itu, melalui pimpinannya," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono melalui pesan teks pada Selasa, 11 Agustus 2020.

Kejaksaan Agung mengeluarkan pedoman ihwal pemberian izin Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana.
Aturan itu tertuang dalam Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tertanggal 6 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. 

"Pedoman ini bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada Jaksa untuk dapat menjalankan profesinya tanpa mendapatkan intimidasi, gangguan, godaaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya," demikian kutipan di dalam pedoman tersebut.

Adapun untuk dasar hukum yang digunakan ada lima rujukan yakni: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Burhanuddin juga melampirkan tata cara perolehan izin. Untuk memperoleh izin, instansi pemohon harus mengajukan permohonan izin pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan jaksa yang disangka. 

"Permohonan sebagaimana harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan, paling sedikit: surat pemberitahuan dimulainya penyidikan; laporan atau pengaduan; resume penyidikan atau laporan perkembangan penyidikan; dan berita acara pemeriksaan saksi.

Nantinya berkas tersebut akan diperiksa oleh Asisten Umum Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung atau pejabat lainnya yang sudah ditunjuk. Mereka juga akan meneliti apakah dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada jaksa tersebut memang benar suatu perbuatan pidana atau sebagai bentuk intimidasi Jaksa dalam menjalankan profesinya.

Setelah itu, mereka akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda untuk memperoleh informasi dan pendapat mengenai jaksa yang disangkakan. Kemudian, Kejaksaan Agung akan melakukan ekspose dengan melibatkan satuan kerja terkait. Dari ekspose, Kejaksaan Agung bakal memutuskan apakah permohonan izin dari instansti pemohon dapat diterima apa tidak. 

"Persetujuan atau penolakan permohonan izin Jaksa Agung disampaikan oleh Asisten Umum Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung, ataupejabat lainnya yang ditunjuk kepada pimpinan instansi penyidik paling lama 2 (dua) hari kerja sejak persetujuan izin Jaksa Agung diterbitkan," demikian pernyataan dalam pedoman.  

ANDITA RAHMA






Penerbitan Pelat Nomor RF Dihentikan Mulai Oktober 2023, Begini Kata Polisi

1 jam lalu

Penerbitan Pelat Nomor RF Dihentikan Mulai Oktober 2023, Begini Kata Polisi

Korlantas Polri akan menghentikan penerbitan pelat nomor khusus RF mulai Oktober 2023.


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Usman Kansong Diperiksa Kejaksaan Agung

15 jam lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Usman Kansong Diperiksa Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Usman Kansong terkait kasus korupsi BTS.


ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

1 hari lalu

ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

Lemkapi mengabarkan bahwa penerapan tilang elektronik (ETLE) belum didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).


Kasus KSP Indosurya Dianggap Ranah Perdata, PSI: Hakim Seharusnya Punya Rasa Kemanusiaan

1 hari lalu

Kasus KSP Indosurya Dianggap Ranah Perdata, PSI: Hakim Seharusnya Punya Rasa Kemanusiaan

PSI menilai majelis hakim seharusnya memiliki rasa kemanusiaan dalam memutuskan vonis untuk terdakwa kasus penipuan KSP Indosurya, Henry Surya.


Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Kejagung: Perkara Bukan Pidana tapi Perdata

1 hari lalu

Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Kejagung: Perkara Bukan Pidana tapi Perdata

Selain Henry, terdakwa Kasus KSP Indosurya lainnya juga didakwa bebas.


2 Terdakwa Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD akan Divonis Akhir Januari

3 hari lalu

2 Terdakwa Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD akan Divonis Akhir Januari

Dua terdakwa korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat 2013-2020 yang merugikan negara hingga Rp 133 miliar divonis 31 Januari


Mulai Besok Polri Buka Pendaftaran Calon Perwira Jalur SIPSS, Simak Persyaratannya

3 hari lalu

Mulai Besok Polri Buka Pendaftaran Calon Perwira Jalur SIPSS, Simak Persyaratannya

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi membuka pendaftaran calon perwira Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) T.A 2023 mulai besok Selasa 24 Januari 2023.


Ratusan Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Usai Kericuhan di Dogiyai Papua

4 hari lalu

Ratusan Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Usai Kericuhan di Dogiyai Papua

Polda Papua memastikan situasi di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, kondusif setelah kericuhan dan pembakaran kios pada Sabtu, 21 Januari 2023


Densus 88 Tangkap Tersangka Terorisme di Sleman, Diduga Simpatisan ISIS

4 hari lalu

Densus 88 Tangkap Tersangka Terorisme di Sleman, Diduga Simpatisan ISIS

Densus 88 menangkap satu orang tersangka terorisme yang diduga jaringan ISIS di Daerah Istimewa Yogyakarta


Korban KSP Indosurya Kecewa Vonis Lepas June Indria

4 hari lalu

Korban KSP Indosurya Kecewa Vonis Lepas June Indria

Vonis lepas ini mengkhawatirkan korban Indosurya apabila nanti putusan yang sama diberikan kepada Henry Surya.