Wakil Ketua Komisi VIII DPR Curhat soal RUU PKS

Editor

Amirullah

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Anti Kekerasan (Gerak) Perempuan membentangkan poster saat menggelar aksi perdana Selasa-an terkait RUU PKS di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menceritakan kisahnya ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang menganggap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tak sesuai dengan moralitas publik.

Ace mengatakan, ketika menjadi juru bicara tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf, salah satu isu yang kerap diangkat untuk menyudutkan pemerintah adalah isu legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LBGT) yang dikaitkan dengan RUU PKS.

“Di salah satu televisi saya berdebat dengan salah seorang ustad, saya serang balik dia, tunjukkan kepada saya mana di dalam RUU ini ada substansi yang menghalalkan atau melegalkan, misalnya soal pemberian kontrasepsi oleh negara dan lain-lain,” ujar Ace dalam webinar bertajuk Penghapusan Kekerasan Seksual pada Selasa, 11 Agustus 2020.

Ace Hasan berpendapat upaya perlindungan terhadap perempuan memerlukan kerja yang maraton atau harus dilakukan secara terus-menerus. Selain regulasi, lanjut dia, upaya tersebut harus dibarengi dengan mendekonstruksi pandangan masyarakat terkait relasi antara laki-laki dan perempuan.

Dia menyampaikan ketika menjabat sebagai pimpinan Komisi VIII pada 2017, tak ada keraguan terhadap upaya membentuk payung hukum untuk mencegah serta memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual. Juga menghapus dan merehabilitasi korban kekerasan seksual.

Namun dalam proses politik pembahasannya, Ace menganggap tidak mudah untuk membahas RUU PKS secara langsung menjadi undang-undang.

“Saya tadinya menduga RUU PKS ini adalah RUU carry over, awalnya saya menduga seperti itu karena pada proses pembahasan periode yang lalu sudah pada pembentukan timus (tim perumusan),” ucap dia.

Setelah keluar dari Badan Legislatif, ujar Ace, RUU PKS tak dianggap sebagai UU carry over atau dilanjutkan kembali pembahasannya. Menurut dia, konsekuensinya harus membahas persoalan tersebut dari awal kembali.

“Mungkin pada saatnya, kita harus menyusun kembali versi DPR yang nanti juga ada versi pemerintah tentang bagaimana konstruksi dari mulai naskah akademik, kemudian pembahasan inti dari RUU PKS. Sampai kita akan membahasanya dalam daftar isian masalah,” kata dia.

MUHAMMAD BAQIR






Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

9 jam lalu

Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu.


Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

13 jam lalu

Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

Pertamina Patra mulai penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membatasi pemebelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.


Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

1 hari lalu

Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

Gonjang ganjing BRIN terus bergulir. Ramai reaksi dan keluhan dianggap bukti perubahan berhasil.


Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

1 hari lalu

Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespons desakan agar dirinya mundur dari jabatannya.


Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

2 hari lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

2 hari lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

2 hari lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

2 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

3 hari lalu

Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

Di lapangan, gas elpiji 3 kg diperuntukan untuk kelompok miskin masih banyak yang digunakan oleh masyarakat ekonomi yang mampu


Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

3 hari lalu

Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Dalam rapat antara DPR dan Panglima TNI hari ini, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman absen. Meutya Hafid mempertanyakannya.