Vonis 3 Bulan Pemred Banjarhits, Dewan Pers Sebut Kecelakaan Fatal

Reporter

Kiri ke kanan, Kemal Gani (Forum Pimpinan Redaksi), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangarepan, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Agus Sudibyo, saat mengumumkan persemian task force media sustainability, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin 21 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, menilai vonis penjara selama 3 bulan 15 hari terhadap Pemimpin Redaksi Banjarhits Diananta Putra Sumedi merupakan kecelakaan fatal untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Unsur-unsur negara tidak memperhatikan dampak dari keputusan tersebut dengan persepsi publik dan dunia internasional terhadap iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia,” kata Agus kepada Tempo, Selasa, 11 Agustus 2020.

Agus mengatakan demokrasi, kebebasan pers, juga keberagaman merupakan hal yang selama ini bisa dibanggakan bangsa. Namun, ia menilai, negara abai melindungi kebanggaan tersebut. “Bahkan untuk menjaga hal-hal yang masih bisa dibanggakan itu pun negara bersikap abai,” ujarnya.

Menurut Agus, sejak awal kasus ini dibawa ke polisi merupakan suatu kesalahan. Sebab, mempersoalkan produk jurnalistik semestinya menggunakan Undang-Undang Pers bukan undang-undang lain.

Agus menilai penyidik Polda Kalimantan Selatan yang tetap meneruskan penyidikan kasus Diananta juga patut dipersoalkan. Sebab hal tersebut sama saja dengan mengabaikan nota kesepahaman Dewan Pers dengan Polri. “Apalagi Dewan Pers sudah pernah membuat keputusan soal ini,” katanya.

Pemimpin Redaksi Banjarhits Diananta Putra Sumedi divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, Banjarmasin dalam sidang yang digelar Senin, 10 Agustus 2020. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan 15 hari oleh hakim.

Diananta didakwa melanggar UU ITE karena menulis berita tentang sengketa tanah di Kalimantan, berjudul Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel. Berita ini diunggah melalui laman banjarhits.id, pada 9 November 2019.

Berita itu kemudian dipermasalahkan oleh salah satu narasumber Diananta, yaitu Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia. Sukirman menilai berita itu menimbulkan kebencian karena dianggap bermuatan sentimen kesukuan.

Protes Sukirman telah dimediasi di Dewan Pers. Dewan Pers mewajibkan Banjarhits memuat hak jawab dan meminta maaf. Berita juga sudah dicabut. Namun, penyidik Polda Kalimantan Selatan tetap meneruskan penyidikan kasus tersebut.

FRISKI RIANA






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

1 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Jokowi Senang Gubernur Bali Wajibkan Pakaian Adat Setiap Selasa dan Kamis

2 jam lalu

Jokowi Senang Gubernur Bali Wajibkan Pakaian Adat Setiap Selasa dan Kamis

Presiden Jokowi sebut Pergub Bali soal penggunaan pakaian daerah setiap Selasa dan Kamis mendukung industri tenun.


Jokowi Tak Mau Komentari Pertemuan NasDem dan Golkar: Itu Urusan Partai

2 jam lalu

Jokowi Tak Mau Komentari Pertemuan NasDem dan Golkar: Itu Urusan Partai

Jokowi menyatakan tak mau ikut campur soal pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto kemarin.


Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

3 jam lalu

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

Partai buruh menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk menolak Perpu Cipta Kerja.


Kirim Jenderal ke Myanmar, Jokowi: Untuk Bicara dengan Junta

4 jam lalu

Kirim Jenderal ke Myanmar, Jokowi: Untuk Bicara dengan Junta

Jokowi berharap bisa menunjukkan kepada junta Myanmar, tentang bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi


Buwas Soal Mafia Beras: Percuma Ditangkap Jika Tidak Selesai Persoalannya

4 jam lalu

Buwas Soal Mafia Beras: Percuma Ditangkap Jika Tidak Selesai Persoalannya

Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan percuma mafia beras ditangkap, jika persoalannya utamanya tidak kunjung diselesaikan.


Surya Paloh Beri Kode Kunjungan ke PDIP, Wasekjen: Kami Welcome

4 jam lalu

Surya Paloh Beri Kode Kunjungan ke PDIP, Wasekjen: Kami Welcome

PDIP menyatakan siap menerima kunjungan Surya Paloh, namun menyatakan agenda Megawati Soekarnoputri masih sangat padat.


Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Gara-gara Event F1 Powerboat: Lebih Bagus di Mandalika

5 jam lalu

Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Gara-gara Event F1 Powerboat: Lebih Bagus di Mandalika

Menteri Luhut bercerita sempat ditegur Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga kali karena event F1 Powerboat World Championship (F1 H2O).


Jokowi Tak Jadi Reshuffle Rabu Pon, Begini Cara Menghitung Weton Menurut Penanggalan Jawa

6 jam lalu

Jokowi Tak Jadi Reshuffle Rabu Pon, Begini Cara Menghitung Weton Menurut Penanggalan Jawa

Jokowi sering menggunakan pertimbangan hari pasaran Jawa atau weton untuk menentukan kapan keputusan politik akan diambil.


Muhaimin Iskandar Ungkap Alasannya Mengusulkan Jabatan Gubernur Dihapus

6 jam lalu

Muhaimin Iskandar Ungkap Alasannya Mengusulkan Jabatan Gubernur Dihapus

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebut seorang gubernur memiliki fungsi pengawasan seperti menteri dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.