TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, akan menerima penghargaan Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam momentum Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.
Rencana itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. "Fahri Hamzah dan Fadli Zon akan mendapat Bintang Mahaputera Nararya," tutur Mahfud Md melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, Senin, 10 Agustus 2020.
Rencana pemberian bintang jasa itu pun mengundang perhatian warganet lantaran Fahri dikenal kerap mengkritik Jokowi. Berikut kumpulan kritik Fahri Hamzah di masa kepemimpinan periode pertama Presiden Jokowi.
Sebut pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla Lemah dan Bodoh
Saat masih menjabat Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengatakan banyak kelemahan pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal itu dia sampaikan saat menemui mahasiswa yang berunjuk rasa memperingati 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK di depan gedung parlemen.
“17 tahun lalu, saya pernah seperti kalian. Pemerintahan sekarang ini tidak kejam seperti dulu, tapi pemerintahan sekarang lemah atau bahkan bodoh," kata Fahri di depan para demonstran, Selasa, 20 Oktober 2015.
Kartu Merah untuk Jokowi
Pada Februari 2018, Aksi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Zaadit Taqwa memberi kartu kuning kepada Presiden Jokowi ramai diperbincangkan. Fahri Hamzah menilai kartu kuning yang diberikan mahasiswa Universitas Indonesia itu merupakan komando untuk mengingatkan pemerintah.
“Kebetulan saya ada kartu merah, jadi saya keluarin kartu merah,” kata Fahri usai pembukaan musyawarah nasional Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI) di Hotel Royal Kuningan pada Sabtu, 3 Februari 2018. Fahri sambil menunjukkan kartu merah yang dimilikinya.
Uji Materi Jabatan Wapres Disebut Kepentingan Jokowi
Fahri menganggap Jokowi memiliki kepentingan dalam gugatan masa jabatan Wapres untuk mengamankan koalisi partai pendukung. Fahri Hamzah berpendapat jika Jokowi menunjuk selain Jusuf Kalla (JK) sebagai cawapres maka ada potensi perpecahan di internal partai koalisi.
"Jadi inisiatif mendorong Pak JK itu saya percaya yang berkepentingan justru Pak Jokowi," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 25 Juli 2018. "Pak JK itu dipaksa karena Jokowi bingung mau nyari siapa karena kalau orang lain pasti susah disepakati, kalau pak JK kan tinggal disepakati.”
Naskah Pemindahan Ibu Kota Seperti Pengembang
Fahri Hamzah melontarkan kritik keras atas keputusan Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Mantan kader PKS ini menyebut pemindahan ibu kota terlalu terburu-buru dan belum dipersiapkan dengan baik. Salah satu kritik Fahri adalah naskah akademik yang dibuat pemerintah. Ia menilai naskah itu masih belum baik.
"Saya baca itu ya mohon maaf saya baca naskahnya itu naskah ya power point dan gambar gambarnya itu banyak yang unik-unik lah masa disebut membangun hunian yang layak. Terus ada gambar kayak hotel dan kamar hotel bintang lima ini apa kayak pengembang," ujar Fahri usai rapat paripurna DPR 27 Agustus 2019 di gedung Nusantara II komplek DPR RI.
FRISKI RIANA
