Komisioner KPK Anggap Pernyataan Laode Syarif soal Gaji Menyakitkan

Reporter

Editor

Amirullah

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bersama Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Peter Schoof (kiri), seusai melakukan pertemuan, di gedung KPK. Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020. Pertemuan ini digelar untuk memperkuat kerjasama pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang sumber daya alam (kehutanan). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pernyataan Laode M Syarif soal sistem penggajian baru pegawai KPK sebagai hal yang menyakitkan.

"Menyatakan sistem penggajian KPK setelah beralih menjadi ASN berdasarkan PP 41/2020 akan menggerus independensi pegawai KPK, adalah meruntuhkan moral pegawai KPK," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui pesan teks pada Selasa, 11 Agustus 2020. "Seakan independensi pegawai KPK hanya karena gaji itu sangat menyakitkan."

Sistem penggajian baru tersebut merupakan imbas dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN).

Ghufron menegaskan berubahnya sistem penggajian para pegawai tidak akan meruntuhkan semangat dan nilai KPK. Ia menilai, independensi KPK lahir karena penanaman kecintaan pegawai kepada negara.

Pernyataan bahwa sistem penggajian pegawai KPK merupakan sebuah kemunduran diucapkan mantan komisioner KPK Laode M Syarif.

"Berdasarkan aturan tersebut pegawai KPK mendapatkan penghasilan yang terbagi tiga yakni gaji, tunjangan, dan tunjangan khusus. Hal tersebut adalah suatu kemunduran lantaran," kata Syarif dalam diskusi daring pada 10 Agustus 2020. Selama ini, kata Syarif, pegawai KPK menerima gaji tunggal. 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menerbitkan PP 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN. Dalam Bab IV Pasal 9 PP No.41/2020 ayat (1) disebutkan Pegawai KPK yang sudah menjadi ASN diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Gaji dan tunjangan juga dapat diberikan khusus sesuai ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Sistem penggajian KPK pun akan mengikuti sistem yang diadopsi ASN, penggajian tidak lagi menggunakan sistem single salary.

Menurut Laode, sistem penggajian tunggal atau single salary sistem akan lebih mudah untuk dikontrol dan diawasi, ketimbang sistem gaji dan tunjangan.






Jokowi Beri Sikap Resmi Usai IPK Anjlok: Minta Aparat Proses Pidana Tanpa Pandang Bulu

7 menit lalu

Jokowi Beri Sikap Resmi Usai IPK Anjlok: Minta Aparat Proses Pidana Tanpa Pandang Bulu

Presiden Jokowi mengingkatkan aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih.


KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

16 menit lalu

KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

KPK menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe tersangka dugaan tindak pidana korupsi, sehat dan mampu untuk menjalani persidangan.


Soal Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Bahlil: Mana Bisa Bapak Jokowi Digertak Sama Negara Lain

18 menit lalu

Soal Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Bahlil: Mana Bisa Bapak Jokowi Digertak Sama Negara Lain

Bahlil kembali buka suara soal gugatan Uni Eropa melalui WTO atas kebijakan pemberhentian ekspor nikel yang dilakukan RI sejak 2019.


Eks Hakim Konstitusi: Polisi Harus Izin Jokowi Lewat Jaksa Agung Periksa Hakim MK

28 menit lalu

Eks Hakim Konstitusi: Polisi Harus Izin Jokowi Lewat Jaksa Agung Periksa Hakim MK

Pemeriksaan hakim Mahkamah Konstitusi dinilai harus lewat izin Presiden Jokowi melalui Jaksa Agung.


Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jakarta Masih Berjalan, Ini Kata KPK

37 menit lalu

Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jakarta Masih Berjalan, Ini Kata KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan masih terus melakukan penyilidikan terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E Jakarta.


14 Persen atau 110 Ribu Anak Jakarta Berisiko Stunting, BKKBN: Sesuai Arahan Jokowi

1 jam lalu

14 Persen atau 110 Ribu Anak Jakarta Berisiko Stunting, BKKBN: Sesuai Arahan Jokowi

BKKBN memaparkan jumlah potensi kasus stunting di Jakarta menyentuh 14 persen. Angka ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.


Yahya C Staquf: O Universe Welcome to The Second Century of Nahdlatul Ulama

1 jam lalu

Yahya C Staquf: O Universe Welcome to The Second Century of Nahdlatul Ulama

Dalam perayaan 1 Abad Nahdlatul Ulama, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengucapkan pidato yang berapi-api.


PSI Kecam Pembubaran Ibadah GPdI Metland Cileungsi, Singgung Pernyataan Jokowi

1 jam lalu

PSI Kecam Pembubaran Ibadah GPdI Metland Cileungsi, Singgung Pernyataan Jokowi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam aksi sejumlah warga yang membubarkan pelaksanaan ibadah di Gereja Pantekosta di Indonesia (GpdI), Metland, Cileungsi, Jawa Barat pada Minggu, 5 Februari 2023.


Jokowi Puji Nahdlatul Ulama yang Tetap Lawan Politik Identitas dan Radikalisme

2 jam lalu

Jokowi Puji Nahdlatul Ulama yang Tetap Lawan Politik Identitas dan Radikalisme

Jokowi juga mengatakan Nahdlatul Ulama memiliki banyak peran besar dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia.


Erick Thohir Yakin PBNU Dibawah Pimpinan Gus Yahya Tegak Lurus Dengan Pemerintahan Jokowi

3 jam lalu

Erick Thohir Yakin PBNU Dibawah Pimpinan Gus Yahya Tegak Lurus Dengan Pemerintahan Jokowi

Erick Thohir menjadi Ketua Panitia Pengarah Peringatan Satu Abad NU yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.