DKPP Minta Panwaslu Cegah Politik Uang di Pilkada 2020

Reporter

Petugas KPPS memberikan surat suara kepada pemilih saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, JakartaKetua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Muhammad Alhamid menegaskan tidak ada tempat bagi pelaku politik uang dalam pesta demokrasi dalam negeri, khususnya Pilkada 2020.

"Maka saya tegaskan kepada jajaran pengawas lakukan pencegahan sehingga tidak ada tempat bagi pelaku politik uang," katanya dalam kegiatan bimbingan teknis bagi jajaran pengawas di Bawaslu Bangka Tengah di Pangkalanbaru, kemarin.

Ia menjelaskan bimbingan teknis ini sangat penting karena ada tiga hal pokok yang harus ada pada setiap jajaran pengawas atau panitia pengawas Pemilu (Panwaslu), yaitu beretika, berintegritas dan berkualitas. "Sangat penting menjadi pengawas Pemilu yang andal dengan selalu berpegang teguh pada kode etik sehingga mampu melakukan pencegahan dini terhadap praktik politik uang," ujarnya.

Menurut dia, fungsi pencegahan harus diutamakan untuk terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. "Pilkada ini, selain pendekatan hukum juga sangat penting dilakukan pendekatan secara etika dan itu harus dimiliki setiap jajaran pengawas," ujar Muhammad.

Ia menuturkan Panwaslu kecamatan merupakan bagian yang paling penting dan strategis pada Pilkada 2020 karena bertemu langsung dengan masyarakat banyak. "Panwascam ini bisa diibaratkan sebagai penyangga dari lembaga pengawas Pemilu dan penting sekali untuk terus meningkatkan kompetensi mereka," katanya.






Satu SImpul Penting Saat Pemilu di PPK, Ini Sederet Tugas dan Wewenangnya

13 hari lalu

Satu SImpul Penting Saat Pemilu di PPK, Ini Sederet Tugas dan Wewenangnya

PPK merupakan badan ad hoc yang dibentuk KPU Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi utama melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan. Ini sederet tugasnya.


Ini Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

44 hari lalu

Ini Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP dibentuk untuk menyelidiki pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran etik oleh anggota KPU dan anggota KPU provinsi.


Komisi II DPR akan Bahas Dugaan Kecurangan KPU Setelah Reses

45 hari lalu

Komisi II DPR akan Bahas Dugaan Kecurangan KPU Setelah Reses

Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa, mengatakan bakal bertanya ke KPU pusat ihwal dugaan intervensi verifikasi faktual partai politik.


Terima Aduan Dugaan Intimidasi Komisioner KPU RI, DKPP: Kami Bekerja Sesuai Tupoksi

46 hari lalu

Terima Aduan Dugaan Intimidasi Komisioner KPU RI, DKPP: Kami Bekerja Sesuai Tupoksi

DKPP bakal bekerja sesuai kewenangan, fungsi, dan tugas kala merespon laporan dugaan pelanggaran etik KPU RI dalam proses verifikasi faktual parpol.


Diduga Intimidasi Petugas KPU Daerah, Idham Holik: Itu Konteksnya Jokes

46 hari lalu

Diduga Intimidasi Petugas KPU Daerah, Idham Holik: Itu Konteksnya Jokes

Idham Kholik membantah mengintimidasi petugas KPU daerah. Apa yang dilontarkan disebutnya sebagai jokes.


Kata Bawaslu soal Dugaan KPU Manipulasi Verifikasi Faktual Partai Politik

51 hari lalu

Kata Bawaslu soal Dugaan KPU Manipulasi Verifikasi Faktual Partai Politik

Dugaan ini muncul setelah beberapa anggota KPU di daerah mensomasi pejabat KPU Pusat karena melakukan intimidasi saat verifikasi faktual.


Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis : Lebih Baik Tunda Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

53 hari lalu

Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis : Lebih Baik Tunda Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

KPU diminta menunda penetapan parpol peserta Pemilu 2024 dan meninjau ulang hasil verifikasi faktual.


Dugaan Intimidasi Saat Verifikasi Faktual Parpol di Daerah, KPU Disomasi

54 hari lalu

Dugaan Intimidasi Saat Verifikasi Faktual Parpol di Daerah, KPU Disomasi

KPU RI mendapatkan somasi dari anggota KPU Daerah yang mengaku diintimidasi saat melakukan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024


Presiden Jokowi Teken Perppu Pemilu, Ini Isinya

54 hari lalu

Presiden Jokowi Teken Perppu Pemilu, Ini Isinya

Perppu Pemilu yang baru memuat sejumlah pasal penting. Diantaranya soal penetapan nomor urut partai politik dan tambahan kursi DPR RI.


KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

1 Desember 2022

KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

KPU menyatakan keputusan pihaknya tak meloloskan Parsindo dalam tahap verifikasi administrasi sudah sesuai prosedur.