3 Pledoi Wahyu Setiawan, Salah Satunya Akui Terima Suap Terkait Harun Masiku

Suasana sidang tuntutan secara virtual dengan terdakwa mantan komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Selain itu, Wahyu juga didenda Rp400 juta serta dicabut hak politiknya selama empat tahun. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menjalani sidang pembacaan pledoi pada Senin, 10 Agustus 2020. Wahyu merupakan terdakwa kasus suap pergantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Dalam sidang sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Wahyu dengan hukuman kurung 8 tahun dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa menyatakan Wahyu telah terbukti menerima suap Rp 600 juta dari kader PDIP Saeful Bahri. Suap diberikan agar Wahyu mengusahakan KPU memilih caleg PDIP kala itu, Harun Masiku, menjadi anggota DPR lewat pergantian antarwaktu. 

Selain suap, jaksa menyatakan Wahyu terbukti menerima gratifikasi sebanyak Rp 500 juta terkait seleksi anggota KPU Daerah Papua Barat periode 2020-2025.

Berikut beberapa poin dalam pledoi Wahyu Setiawan

1. Mengaku Terima Suap

Dalam sidang tersebut, Wahyu mengaku bersalah menerima suap PAW anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan gratifikasi.

Dia berujar menerima Sin$ 15 ribu dari mengurus pergantian antarwaktu Harun Masiku dan gratifikasi Rp 500 juta terkait seleksi anggota KPUD Papua. "Dengan penuh kesadaran, saya mengakui bersalah telah menerima uang," kata Wahyu.

2. Janji Kooperatif dan Transparan

Wahyu berjanji kooperatif dalam mengikuti proses hukum. Ia menyebut tak berusaha menutup-nutupi perbuatannya. Ia juga mengembalikan uang sebanyak Sin$ 15 ribu serta Rp 500 juta melalui KPK

"Dalam menjalani proses hukum ini, saya bersikap sangat kooperatif. Mulai dalam tahap penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan ini saya berupaya menyampaikan fakta berdasarkan data serta informasi secara jujur dan terbuka, tidak ada fakta yang saya tutupi selama saya menjalani proses hukum," kata Wahyu.

3. Iri dengan Vonis Ringan Saeful Bahri

Di samping klaim kooperatif, Wahyu juga mengungkapkan keiriannya terhadap tuntutan dan vonis ringan yang dijatuhkan kepada penyuapnya dan bekas kader PDIP, yakni Saeful Bahri.

"Sementara itu saudara Saeful Bahri yang berperan aktif dalam mengatur dan mendapatkan untung dari proses pengurusan pergantian antarwaktu dituntut dan dihukum jauh lebih ringan dari saya," kata Wahyu.

Adapun jaksa sebelumnya menuntut kader PDIP Saeful Bahri 2 tahun 6 bulan. Sedangkan Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Saeful 1 tahun 8 bulan penjara. KPK tak mengajukan banding atas putusan tersebut. "Saya rasakan sangat berat dan tidak adil," kata Wahyu Setiawan.






Akses JIS Dikeluhkan Penonton Konser Dewa 19, PDIP: Desain Awal Gunakan MRT

2 jam lalu

Akses JIS Dikeluhkan Penonton Konser Dewa 19, PDIP: Desain Awal Gunakan MRT

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menyebut desain awal akses menuju Jakarta International Stadium (JIS) adalah menggunakan MRT


Kesulitan Kejar Harun Masiku Cs, KPK Terkendala Strategi Pelaku Ganti Nama

18 jam lalu

Kesulitan Kejar Harun Masiku Cs, KPK Terkendala Strategi Pelaku Ganti Nama

Ketua KPK Firli Bahuri mengakui kesulitan menangkap empat buronan yang salah satunya adalah Harun Masiku.


Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

19 jam lalu

Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

Ganjarist menilai pembubaran GP Mania dan penarikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai hal biasa.


PDIP Tebar 4 Nama Bakal Cagub DKI Jakarta 2024, Siapa Saja?

21 jam lalu

PDIP Tebar 4 Nama Bakal Cagub DKI Jakarta 2024, Siapa Saja?

PDIP telah merilis nama-nama yang menjadi bakal calon gubernur.


PKS Minta Megawati Turun Tangan Akhiri Kisruh di BRIN

1 hari lalu

PKS Minta Megawati Turun Tangan Akhiri Kisruh di BRIN

"Sebagai Ketua Dewan Pengarah, Megawati dapat memberikan arahan yang baik bagi Kepala BRIN," kata politikus PKS, Mulyanto


Gibran Dapat Dukungan Tertinggi Jadi Gubernur Jawa Tengah Menurut Survei Aksara

1 hari lalu

Gibran Dapat Dukungan Tertinggi Jadi Gubernur Jawa Tengah Menurut Survei Aksara

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan tertinggi maju sebagai Gubernur Jateng menurut survei Aksara Research and Consulting.


Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

1 hari lalu

Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

Ketua KPK Firli Bahuri melaporkan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku dan tiga buronan kasus korupsi lainnya di depan Presiden Jokowi.


Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

1 hari lalu

Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

Jokowi memberikan komentar diplomatis soal Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan yang sudah jadi buronan KPK selama hampir 3 tahun.


Rekam Jejak Budiman Sudjatmiko, Mantan Aktivis 1998 yang Usulkan Dana SDM Desa ke Jokowi

1 hari lalu

Rekam Jejak Budiman Sudjatmiko, Mantan Aktivis 1998 yang Usulkan Dana SDM Desa ke Jokowi

Mantan aktivis mahasiswa yang kini menjadi politikus PDIP. Berikut profil Budiman Sudjatmiko.


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

1 hari lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.