Mahkamah Agung Tolak Uji Materi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Reporter

Di Era Pandemi, Pemerintah Bantu Iuran Peserta Mandiri Kelas 3 dan Tingkatkan Kualitas Layanan JKN.

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung menolak permohonan uji materi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini berbicara soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dikutip dari laman MA di Jakarta pada Senin, 10 Agustus 2020, Mahkamah Agung memutus uji materi oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) itu pada 6 Agustus 2020. Tiga hakim yang memutus perkara ini adalah Hakim Agung Supandi, Yodi Martono Wahyunadi, dan Is Sudaryono.

Sementara kuasa hukum KPCDI Rusdianto Matulatuwa mengatakan bahwa uji materi Perpres Nomor 64 Tahun 2020 menyoal kenaikan iuran serta denda sebesar 5 persen untuk peserta yang telat membayar iuran.

"Kalau Perpres Nomor 75 Tahun 2019 hanya bicara kenaikan iuran. Di Perpres Nomor 64 Tahun 2020 mengatur lebih jauh tentang denda," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan KPCDI dan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Namun, Presiden kemudian mengeluarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang secara substansi mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan lagi.

Pemerintah menetapkan kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan secara bertahap pada bulan Juli 2020, kemudian pada bulan Januari 2021, sementara peningkatan tarif peserta mandiri dengan manfaat perawatan kelas III disubsidi oleh Pemerintah.

Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, Pemerintah menetapkan iuran peserta mandiri kelas III sebesar Rp 42 ribu mulai Juli 2020. Namun, peserta cukup membayarkan iuran sebesar Rp 25.500,00 karena sisanya sebesar Rp 16.500,00 berasal dari subsidi oleh pemerintah pusat.






Kemenhub Naikkan Alokasi Subsidi Angkutan Perintis 2023, Optimalkan Layanan ke Pelosok Daerah

10 menit lalu

Kemenhub Naikkan Alokasi Subsidi Angkutan Perintis 2023, Optimalkan Layanan ke Pelosok Daerah

Kemenhub menaikan alokasi subsidi angkutan perintis pada 2023 untuk mengoptimalkan pelayanan transportasi.


Motor Listrik ECGO Laris Manis di CFD Sudirman

1 jam lalu

Motor Listrik ECGO Laris Manis di CFD Sudirman

Dengan subsidi harga dan berlangganan baterai, motor listrik ECGO 5 dibanderol Rp 9.100.000, sedangkan ECGO 3 Rp 12.700.000 off the road DKi Jakarta.


Cara Daftar MyPertamina untuk BBM Subsidi 2023

8 jam lalu

Cara Daftar MyPertamina untuk BBM Subsidi 2023

Untuk mendapatkan subsidi BBM Pertalite dan solar, Anda harus mendaftar di aplikasi MyPertamina terlebih dulu. Simak cara daftar Mypertamina di sini.


Cara Daftar Subsidi Tepat untuk Beli BBM Solar di Subsiditepat.mypertamina.id

1 hari lalu

Cara Daftar Subsidi Tepat untuk Beli BBM Solar di Subsiditepat.mypertamina.id

Uji Coba Subsidi Tepat untuk pembelian BBM solar meluas ke 193 kota/kabupaten mulai 26 Januari hingga 6 Februari 2023. Berikut tata cara daftarnya:


Subsidi Energi 2023 Rp 209,9 T, ESDM: Rp 139,4 T untuk BBM dan LPG, Rp 70,5 untuk Listrik

6 hari lalu

Subsidi Energi 2023 Rp 209,9 T, ESDM: Rp 139,4 T untuk BBM dan LPG, Rp 70,5 untuk Listrik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tetap menggelontorkan subsidi energi untuk tahun 2023.


Kemenag Pertimbangkan Usulan Subsidi Biaya Haji Hingga 50 Persen

8 hari lalu

Kemenag Pertimbangkan Usulan Subsidi Biaya Haji Hingga 50 Persen

Kemenang mendapat banyak usulan soal subsidi biaya haji yang diberikan ke jemaah besarannya mencapai 50 persen.


Soal Kendaraan Listrik, Kemenkeu: Bagian dari Transformasi Industri

8 hari lalu

Soal Kendaraan Listrik, Kemenkeu: Bagian dari Transformasi Industri

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyebut rencana pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri.


Begini Cara Mengecek Status Keaktifan BPJS Kesehatan Anda

9 hari lalu

Begini Cara Mengecek Status Keaktifan BPJS Kesehatan Anda

BPJS Kesehatan menjadi syarat wajib di 8 layanan publik Indonesia, bagaimana mengetahui apakah status kartu yang dimiliki aktif atau tidak?


Cara Terbaru Gunakan BPJS Kesehatan, Apa Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan?

10 hari lalu

Cara Terbaru Gunakan BPJS Kesehatan, Apa Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan?

Seluruh warga negara Indonesia wajib mengikuti program BPJS Kesehatan. Inilah cara terbaru menggunakan BPJS Kesehatan.


Cegah Nilai Manfaat Tergerus Habis, Ma'ruf Amin Minta Rasionalisasi Subsidi Jemaah Haji

11 hari lalu

Cegah Nilai Manfaat Tergerus Habis, Ma'ruf Amin Minta Rasionalisasi Subsidi Jemaah Haji

Ma'ruf Amin menyebut biaya haji 1444 H/2023 M perlu dilakukan penyesuaian karena subsidi ongkos haji tahun 2022 dinilai terlalu besar, yakni mencapai 59 persen.