Kasus Korupsi Pipa Transmisi PDAM, Mantan Plt Bupati Bengkalis Ditangkap

Reporter

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkalis, Muhammad tertangkap setelah sempat menjadi DPO. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bengkalis, Muhammad, yang buron sejak awal Maret 2020, akhirnya ditangkap oleh Polda Riau. Tersangka kasus korupsi pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sempat berpindah-pindah tempat sebelum tertangkap.

"Buronan (Muhammad) kita tahan sejak Jumat lalu di Mapolda Riau," kata Kapolda Riau, Inspektur Jenderal Agung Setya Imam Effendi melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Komisaris Besar Andri Sudarmadi dalam keterangan tertulis Senin 10 Agustus 2020.

Pada awal pelarian Muhammad masih menjabat sebagai Plt Bupati, setelah Bupati Amril Mukminin ditahan oleh KPK. Sejak Februari 2020, Muhammad mengendalikan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dari tempat persembunyiannya, hingga keluar keputusan Gubernur Riau berupa SK Pengangkatan Sekda Bengkalis Bustami Hy selaku Pelaksana Harian (Plh) pada 11 Maret 2020.

"Pindah-pindah tempat dari Pekanbaru pindah ke Jakarta. Setelah terendus ada di Jakarta, pindah ke Bandung, berganti tempat dari hotel ke hotel, hingga akhirnya ke Muaro Jambi, Jambi," tuturnya.

Penyidik, kata dia, telah melakukan panggilan pertama sebagai tersangka pada 3 februari 2020, namun Muhammad tidak hadir. Panggilan kedua juga tidak hadir tanpa alasan. Tersangka mengajukan penundaan pemeriksaan dengan alasan akan melaksanakan pernikahan putri kandungnya untuk diperiksa tanggal 25 Februari 2020.

Namun, kata Andri, penundaan dimintakan, tersangka juga tidak pernah hadir. Setelah dicek di kantor Bupati Bengkalis, rumah dinas, rumah pribadi, tersangka Muhammad tidak ditemukan dan sudah telah melarikan diri.

Mangkir dari dua kali panggilan penyidik, Muhammad mengajukan Praperadilan ke PN Pekanbaru terhadap penetapan status tersangka yang didaftarkan Rabu, 26 Februari 2020, Nomor Register Perkara 4/Pid.Pra/2020/PN Pbr.

"Namun kandas dan pengadilan menolak seluruh isi gugatan praperadilannya. Dalam putusannya di PN Pekanbaru, Selasa, 24 Maret 2020 silam, Hakim tunggal Yudisilen mengatakan, Ditreskrimsus Polda Riau dalam menetapkan Muhammad sebagai tersangka sudah sesuai prosedur dan perlu dibuktikan di persidangan," kata dia.

Polda Riau kemudian menetapkan Muhammad dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), awal Maret 2020, usai mangkir dari dua kali panggilan. Dasar penetepan DPO, kata Andri, Muhammad tidak kooperatif selama proses penyidikan.

Plt Bupati Bengkalis ini langsung menghilang usai ditetapkan sebagai DPO oleh Polda Riau. Dengan ditolaknya praperadilan Muhammad, hakim memerintahkan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau untuk melanjutkan proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) pada 2013 silam.

FIKRI ARIGI






Angelina Sondakh Benci Novel Baswedan dan Bambang Widjojanto, Tapi Itu Dulu...

2 hari lalu

Angelina Sondakh Benci Novel Baswedan dan Bambang Widjojanto, Tapi Itu Dulu...

Kasus korupsi Angelina Sondakh 10 tahun lalu menorehkan bekas, saat itu Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan ada di KPK. Kini, ketiganya bertemu.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

3 hari lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.


Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

4 hari lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

5 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

6 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.


Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

11 hari lalu

Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

ICW menyarankan kepada Tito Karnavian agar melihat data KPK. Sejak 2004 hingga 2022, setidaknya ada 178 kepala daerah diproses hukum kasus korupsi.


Soal Penangkapan Lukas Enembe, Firli Bahuri: Sejak Awal, Jalan KPK Tidak Mudah

23 hari lalu

Soal Penangkapan Lukas Enembe, Firli Bahuri: Sejak Awal, Jalan KPK Tidak Mudah

Firli Bahuri mengatakan usaha KPK dalam menindak Lukas Enembe merupakan suatu yang bermakna bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.


Diciduk KPK, Lukas Enembe Punya Kekayaan Rp 33,7 Miliar

26 hari lalu

Diciduk KPK, Lukas Enembe Punya Kekayaan Rp 33,7 Miliar

PPATK menemukan adanya dugaan penyimpanan dan pengelolaan uang tak wajar oleh Lukas Enembe.


KPK Bilang Lukas Enembe Perlu Dirawat Sementara

26 hari lalu

KPK Bilang Lukas Enembe Perlu Dirawat Sementara

Ali Fikri mengatakan kesimpulan tersebut diperoleh dari dokter yang memeriksa kesehatan Lukas Enembe.


Pendukung Lukas Enembe Serang Markas Brimob Papua

27 hari lalu

Pendukung Lukas Enembe Serang Markas Brimob Papua

Mathius mengkofirmasi Gubernur Papua sekaligus tersangka korupsi Lukas Enembe ditangkap hari ini.