Rabu, Polri Gelar Perkara Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Djoko Tjandra menempati ruangan nomor 1 di Rutan Bareskrim Polri. Dok Istimewa

    Djoko Tjandra menempati ruangan nomor 1 di Rutan Bareskrim Polri. Dok Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Polri bakal melaksanakan gelar perkara kasus pembuatan surat jalan palsu Djoko Tjandra yang bernama asli Joko Tjandra pada 12 Agustus 2020 mendatang.

    "Lalu pada Rabu 12 Agustus, penyidik akan melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono melalui konferensi pers daring pada Senin, 10 Agustus 2020.

    Dalam perkara di Polri, Djoko diduga melobi Brigjen Prasetijo Utomo melalui kuasa hukumnya Anita Kolopaking, untuk menerbitkan surat jalan palsu. Surat jalan itu ia gunakan saat akan pergi ke Pontianak pada 18 Juni 2020. Prasetijo bahkan ikut menemani Djoko ke Pontianak.

    Selain itu, Djoko juga meminta Prasetijo untuk memfasilitasi pembuatan surat bebas Covid-19. Buntut dari langkah Prasetijo, Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis kemudian mencopot Prasetijo dari jabatannya, yakni Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

    Djoko sendiri ditangkap oleh Polisi Diraja Malaysia pada 30 Juli. Ia kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba. Pemindahan itu dilakukan pada 7 Agustus 2020 malam.

    "Dari rapat koordinasi, terkait pemeriksaan, untuk sementara kami rasa sudah cukup. Oleh karena itu selanjutnya kami koordinasi dengan Ditjen PAS (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) untuk penempatan Djoko Tjandra selanjutnya," ujar Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui konferensi pers daring.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.