Pengamat Hukum: Evi Novida Ginting Bisa Kembali ke KPU Jika Presiden Berkenan

Reporter

Dewan Juri Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik (kiri) bersama istri Ketua KPU Arief Budiman, Imawati (dua kiri) melakukan penilaian dengan mencicipi nasi goreng peserta saat mengikuti lomba memasak dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 11 Agustus 2017. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso menyatakan  Evi Novida Ginting bisa kembali menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat, kata dia, tetapi lembaga tersebut tidak berwenang terhadap keberadaan Evi selaku anggota KPU.

"Karena yang berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota KPU itu Presiden. Jadi misalnya, ketika Presiden membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) yang memberhentikan Evi dan mengangkatnya kembali, maka Evi bisa balik ke KPU," ujar Topo melalui diskusi daring, Ahad, 9 Agustus 2020.

Topo mengapresiasi DKPP yang telah melaksanakan tugas secara baik. Namun, ia kembali mengingatkan jika DKPP tidak bisa mengeksekusi putusannya seorang diri. Putusan DKPP harus dieksekusi oleh presiden. 

Sebelumnya Evi dipecat dari jabatannya sebagai komisioner KPU oleh DKPP terkait kasus perselisihan perolehan suara calon legislator Partai Gerindra dari daerah pemilihan Kalimantan Barat 6. Keputusan DKPP dikuatkan Keppres Jokowi.

Namun Evi menggugat keppres itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. PTUN menyatakan  membatalkan keppres tersebut. Tapi menurut Ketua DKPP Muhammad, putusan PTUN tidak berdampak pada pemecatan Evi. Ia berujar keputusan DKPP final dan mengikat.

"DKPP akan tetap berpegang pada amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu sifat putusan DKPP final dan mengikat," kata Muhammad saat dihubungi Tempo, Jumat 7 Agustus 2020.

ANDITA RAHMA | FIKRI ARIGI






Di Tengah Hiruk Pikuk Penundaan Pemilu, Berikut Jadwal Pemilu 2024, Kapan Tanggal Pemungutan Suara?

19 jam lalu

Di Tengah Hiruk Pikuk Penundaan Pemilu, Berikut Jadwal Pemilu 2024, Kapan Tanggal Pemungutan Suara?

KPU sudah memulai tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022 di tengah hiruk pikuk usulan penundaan pemilu. Kapan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024?


KPU Depok Usul Tiga Model Penataan Dapil untuk Pemilu 2024

1 hari lalu

KPU Depok Usul Tiga Model Penataan Dapil untuk Pemilu 2024

Usulan penataan daerah pemilihan (Dapil) di Kota Depok untuk Pemilu 2024 menunggu persetujuan KPU RI


Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

2 hari lalu

Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

Sri Mulyani menyatakan telah menyiapkan anggaran Rp 25,01 triliun dari APBN untuk mendukung pemilu serentak pada tahun 2024. Seperti apa rinciannya?


Kasus Tanah di Bogor, PTUN Jakarta Batalkan Penyitaan Satgas BLBI

5 hari lalu

Kasus Tanah di Bogor, PTUN Jakarta Batalkan Penyitaan Satgas BLBI

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta membatalkan surat penyitaan Satgas BLBI atas tanah PT Bogor Raya Development (BRD) dan PT Bogor Raya Estatindo (BRE).


Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

6 hari lalu

Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

Pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

9 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

9 hari lalu

Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

9 hari lalu

Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

KPU selama penyelenggaraan pemilu juga dibantu panitia pemutakhiran data pemilih atau pantarlih.


Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

11 hari lalu

Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Lumajang, Suharyo AP merasa bisa bergerak di semua lini sosial kemasyarakatan ketika bersilaturahmi.


KPU Tangsel Lantik 162 PPS untuk Pemilu 2024, Tugas Pertama Verifikasi Faktual Bakal Calon DPD RI

11 hari lalu

KPU Tangsel Lantik 162 PPS untuk Pemilu 2024, Tugas Pertama Verifikasi Faktual Bakal Calon DPD RI

KPU bersama PPS akan mengawal verifikasi faktual calon perseorangan DPD RI dari Kota Tangerang Selatan.